Dinsos Mentawai Sosialisasi Penekanan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

MENTAWAI, binews.id --Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan Rapat sosialisasi penekanan terhadap dalam kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan,di Aula Kantor DPMPTSP Km5, Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Kamis, (2/3/2023).
Kegiatan digelar sekaligus pemembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Berbasis Masyarakat (LPTBM) dalam upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
Sebagai pedertaKegiatan ini yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Desa se Sipora serta tokoh pemuda dan masyarakat
Rosmaida sagurug sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak kabupaten Kepulauan Mentawai mengatakan,terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), ini adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak
Baca juga: OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot
PATBM merupakan sebagai inisiatif masyarakat menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan sebelum terjadi dan upaya-upaya membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak
"Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tidak akan bisa bekerja sendiri,tapi harus punya Relasi atau Lembaga yang bisa di ajak bekerja sama dalam penanganan kasus seperti ini",ungkap Rosmaida kepada Media
Tujuan berdiri nya lembaga PATBM ini adalah untuk dapat mencegah kekerasan terhadap anak. Termasuk segala tindakan yang dilakukan kekerasan terhadaap anak, (peer to peer approach) dan meningkatkan ketrampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan
langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak. Upaya ini dilakukan dengan melalui jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku dan anak dalam resiko
Baca juga: OJK cabut Izin Usaha BPR Pakan Rabaa Solsel
"Beberapa tahun terakhir, sesuai informasi data yang kami terima, ada 16 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak -anak di Mentawai ini. Dan di tahun 2023 ini sudah ada 2 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Mirisnya, rata-rata korbannya adalah anak-anak dibawah umur. Bahkan hingga anak TK", sebutnya
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kota Padang dan Mentawai Kuatkan Kerja Sama Lewat Penandatanganan PKS untuk 4 Bidang
- Bawaslu Gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bagi Sekretariat Panwascam Se-Kepulauan Mentawai
- Kajati Sumbar dan Sekda Kepulauan Mentawai Pimpin Gerakan Menanam Satu Hektare Cabai
- Rakorsus Bersama PJ Bupati Mentawai, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pengentasan Daerah Tertinggal
- Pj. Bupati Kepulauan Mentawai Sambut Baik Kegiatan Penghijauan dan Penanaman Mangrove Program Unggulan KASAD TNI AD
Polres dan Dinas Pertanian Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Kab. Mentawai - 03 November 2024
Audy Joinaldy Tekankan Kesiapan Menghadapi Tantangan Zaman
Kab. Mentawai - 13 Oktober 2024