HM Nurnas Sebut PSBB Sumbar Gagal, Ini Alasannya

PADANG, binews.id -- HM. Nurnas Sekretaris komisi I DPRD Sumbar yang juga sekretaris partai Demokrat menilai PSBB di Sumatera Barat gagal.
Hal itu dibuktikan dengan semakin melonjaknya kasus positif di Sumbar, dan masih banyak yang melakukan kegiatan diluar standarisasi, karena pemerintah tidak pernah melakukan monitoring langsung.
Ada juga yang berlaku kaku menerapkan PSBB, seolah-olah tidak boleh tatap muka dan hanya boleh 5 orang, tidak boleh lebih dari itu, padahal bukan seperti itu standarisasi PSBB.
"Jika ruangan dengan kapasitas ruangan 100 orang, lalu diadakan pertemuan dengan 20 orang, dengan pengaturan jarak, sebelumnya dilakukan cek point, sterilisasi dan cuci tangan, dengan budaya hidup bersih, maka bisa saja untuk bertatap muka," ulas Nurnas, Selasa (26/5) di Padang.
Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Sumbar: Jalan Alahan Panjang Bayang Ditarget Tuntas 2025
Ditambahkannya, kalau ada yang mengatakan PSBB hanya boleh pertemuan atau tatap muka cuma dengan 5 orang, merupakan sesuatu ketegasan yang salah kaprah.
Berkaitan dengan new normal, harus dimulai dengan pola kehidupan baru, dengan cara berdamai dengan Corona, salah satunya memahami pola penyebaran atau terjangkit dari Corona.
"Untuk kembali normal tidak bisa serta merta, maka harus dimulai dengan menata kembali pola kesehatan dan usaha, dengan kehidupan baru dan selalu melakukan kebiasaan yang selama ini tidak pernah kita lakukan, seperti cuci tangan, jaga jarak, dan jika sakit menghindar dari orang lain, baru bisa kembali normal," ulasnya lagi.
Nurnas juga mengatakan, Pemprov semestinya juga harus terbuka, apalagi Sumbar merupakan provinsi informatif, namun kenyataannya sangat belum nampak.
Baca juga: Sumbar Terpilih sebagai Provinsi Penerima Program Sekolah Rakyat
Terbukti sampai saat ini, belum ada keterbukaan tentang penyaluran bantuan, dan masyarakat tidak tau pada siapa harus mengadu, jika mereka tidak mendapatkan bantuan.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Setelah Covid Landai, Andani: Reformasi Ketahanan Kesehatan
- SE Gubernur Sumbar, ke Hotel, Restoran Hingga Objek Wisata Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin
- Meski Pandemi Melandai, Pemerintah Tetap Lanjutkan PPKM
- Pimpin Monitoring dan Evaluasi Vaksinasi Sumbar, Wagub : Kita Berjibaku Terus
- Gubernur Mahyeldi Tegaskan Semua ASN Pemprov Sumbar Wajib Vaksin