DPRD Panggil Pemprov Sumbar terkait Penyelewengan Dana Masjid Raya

PADANG, binews.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat akan memanggil Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumatera Barat dalam waktu dekat. Pemanggilan dilakukan untuk meminta kejelasan terkait adanya dugaan kasus penyelewengan dana infak di Masjid Raya Sumatera Barat yang nilainya mencapai Rp800 jutaan lebih.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Irsyad Syafar mengatakan, oknum ASN yang melakukan penyelewengan dana umat tersebut harus diproses sesuai dengan perundang-undangan. Dalam hal ini, pihaknya mendukung langkah pengurus Masjid Raya Sumatera Barat yang melaporkan oknum RNT kepada pihak kepolisian.

"Langkah yang tepat karena harus diproses secara hukum," katanya , Kamis (20/2/2020).

Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Barat Syahrul Furqan mengatakan, pihaknya akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumatera Barat. Berkemungkinan pemanggilan akan dilakukan pada pekan depan, karena hal ini mendesak untuk segera dituntaskan.

"Kita akan segera panggil, kemungkinan minggu depan. Kami prihatin terhadap kasus ini karena dana sumbangan umat yang dipakai untuk kepentingan pribadi," sebutnya.

Menurut Syahrul Furqan, terjadinya dugaan penyelewengan dana infak yang sudah berlangsung dari tahun 2013 hingga 2019 ini, akibat lemahnya pengawasan dari OPD terkait yakni Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumatera Barat. Padahal seharusnya setiap tahun, dilakukan pengecekan dan pengawasan terhadap kondisi keuangan masjid kebanggaan Sumatera Barat tersebut.

"Ini kejadiannya kan sudah berlangsung selama 6 tahun, apa tidak ada pengawasan yang dilakukan selama ini oleh OPD terkait," terang dia

Dia berharap agar ke depannya pengelolaan dana infak di Masjid Raya Sumatera Barat dilakukan langsung oleh pengurus masjid. Namun pengawasan tetap berada di Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumatera Barat.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota komisi V DPRD lainnya Sitti Izzati Aziz. Sitti meminta aparat penegak hukum maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusut tuntas permasalahan ini. Lantaran dicurigai ada pihak lain yang terlibat dalam kasus penyelewengan dana umat tersebut.

"Melihat waktunya yang cukup panjang, rasanya tidak mungkin dilakukan seorang diri. Apalagi dia hanya bendaharawan dan staf di Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumatera Barat. Kepolisian maupun gubernur harus benar-benar menyelesaikan persoalan ini," tuturnya.

Sitti menambahkan, guna mengantisipasi kejadian ini terulang kembali, Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumatera Barat maupun pengurus Masjid Raya Sumatera Barat harus menggunakan aplikasi laporan dana infak sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

Penulis: Imel
Editor: Imel