BPS Sosialisasikan Arti Penting Sensus Pertanian Pada Peserta Penas Petani Nelayan XVI 2023 Sumbar

PADANG, binews.id -- Turut mensukseskan Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan ke-XVI Tahun 2023 di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat melaksanakan sosialisasi Sensus Pertanian 2023 (ST2023) kepada peserta Penas di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (13/6).

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto, dalam sambutannya saat membuka sosialisasi menyampaikan ST2023 merupakan Sensus Pertanian ketujuh yang dilaksanakan BPS, sejak dimulai pada tahun 1963 silam. Sensus Pertanian dilakukan setiap sepuluh tahun sekali di tahun berakhiran 3 sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelaksanaan ST2023 juga mengacu pada program badan pangan dunia atau FAO.

Sugeng menyampaikan bahwa pelaksanaan ST2023 diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia sampai wilayah terkecil.

"Sensus pertanian kali ini juga istimewa karena menjadi momentum penting betapa sektor pertanian adalah penyelamat negeri pada saat pandemi yang lalu," ujar Sugeng.

Baca juga: Polri Ungkap Tiga Kasus Besar Judi Online: Sita Aset Rp61 Miliar, Ungkap Sindikat Internasional

"Bahkan jauh lebih strategis daripada sensus sebelumnya, ditengah isu krisis pangan dan ketidakpastian akibat climate change. Ini sudah menjadi isu global. Karena itu sensus pertanian sangat penting," sambung Sugeng.

Dalam ST2023 ini lanjut Sugeng juga terdapat beberapa hal baru seperti data Petani milenial, urban farming, dan potensi perhutanan sosial.

Hadir sebagai narasumber Kepala Biro Hukum dan Humas BPS RI Margaretha Ari Anggorowati. Dalam pemaparannya, Margaretha menyampaikan secara lebih detail mengenai pentingnya Sensus Pertanian sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah. Data hasil ST2023 juga digunakan sebagai kerangka sampel survei pertanian dan sebagai benchmark statistik pertanian yang ada saat ini.

"Dan yang terpenting, data ST2023 diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian, sehingga meningkatkan kualitas desain kebijakan yang diformulasikan," tegas Margaretha.

Baca juga: BNPB Pastikan Dampingi Terus Daerah Terdampak Bencana Banjir Bandang

Pada ST2023, lanjut Margaretha, pelaku usaha pertanian di seluruh Indonesia akan didata, baik unit usaha pertanian perorangan, unit usaha pertanian lainnya (berkelompok), serta perusahaan pertanian berbadan hukum. Sebanyak 190 ribu petugas di seluruh Indonesia dikerahkan BPS untuk mendata para pelaku usaha pertanian.

Penulis: Imel
Editor: BiNews