OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Sumatera Barat Terjaga di Tengah Dinamika Perekonomian Global

Selanjutnya kata Yusri, kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Sumatera Barat sedikit mengalami kontraksi. Aset mengalami kontraksi sebesar 4,63 persen (yoy), dan pembiayaan terkontraksi 8,88 persen (yoy). Hal ini terjadi karena nasabah LKM belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi Covid-19.

Pada bulan Januari sampai dengan Mei 2023, Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan 15 kegiatan edukasi dengan sasaran peserta meliputi masyarakat umum, pelajar, pelaku UMKM dan penyandang disabilitas. Kegiatan edukasi tersebut dilakukan dengan target meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas OJK, produk dan layanan industri jasa keuangan, serta waspada investasi ilegal.

"Di bidang pelindungan konsumen, dari bulan Januari sampai dengan Mei 2023, pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) tercatat sebanyak 1.260 layanan masyarakat yang berdomisili di Sumatera Barat. Layanan tersebut terdiri dari 122 pengaduan, 151 pemberian informasi dan 987 pertanyaan. Dari layanan yang masuk, mayoritas sebanyak 528 layanan terkait dengan entitas yang tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya pertanyaan mengenai pinjaman online ilegal serta penawaran investasi ilegal," katanya.

Perkembangan TPAKD

Baca juga: Diplomasi Kuliner Gubernur Sumbar: Mempersatukan Kepala Daerah Melalui Cita Rasa Masakan Padang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan akses keuangan, OJK menginisiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Sejak tahun 2021, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat telah memiliki TPAKD.

Penulis: Imel
Editor: BiNews