Mendikbud Larang Sekolah di Zona Kuning, Oranye dan Merah, Kenapa?

Senin, 15 Juni 2020, 20:13 WIB | Pendidikan | Nasional
Mendikbud Larang Sekolah di Zona Kuning, Oranye dan Merah, Kenapa?
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim
IKLAN GUBERNUR

JAKARTA, binews.id -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, mengumumkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran dan Tahun Akdemik Baru dimasa Pandemi Covid-19.

"Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020," kata Nadiem dalam webinar virtual, Senin (15/6/2020).

Nadiem menjelaskan, pada prinsipnya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 ini dikeluarkan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

Namun demikian, "untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah," terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

Baca juga: Pabrik Indarung I Terima Sertifikat Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Kemendikbudristek

Dikatakan Nadiem, hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota sehingga mereka harus tetap Belajar dari Rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen.

Nadiem menegaskan, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Persyaratan kedua, adalah jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin.

Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Baca juga: Direktur Sumber Daya Ditjen Diktiristek Mohammad Sofwan Effendi Berikan Sosialisasi Kebijakan Penyelesaian Angka Kredit Kepada Seluruh Dosen UNP

"Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh," tegas Mendikbud. (mel)

Halaman:
Marhaban ya Ramadhan 2025

Penulis: Imel
Editor: BiNews

Bagikan: