Kisruh Tarif Listrik, Nevi Zuairina Minta PLN Perbaiki Kinerja dan Program Relaksasi Segera Digesa

* pelanggan rumah tangga 900 VA yang bersubsidi diskon 50% selama 6 bulan (pelanggan 900 VA ada yg bersubsidi dan ada yang non subsidi)
* pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA diskon 100 % selama 6 bulan
* pelanggan industri dan bisnis besar bisa turun daya sementara", jelas Nevi.
Baca juga: Nevi Zuairina Soroti Ketimpangan Pembangunan di Papua Barat Daya
Nevi memberi masukan, setidaknya ada dua persoalan krusial di PLN saat ini. Yang pertama, Kondisi Keuangan PLN yang tidak sehat. Kedua, kelalaian PLN mengkomunikasikan penghitungan tagihan listrik yang menyebabkan kerugian konsumen akibat melonjaknya tagihan. Akibat wabah Covid-19, PLN mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 38,87 triliun pada kuartal I 2020, berbalik dari laba bersih Rp 4,14 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Ia mengatakan, bila dilihat dari laporan keuangan PLN, memang terlihat baik, karena piutang pemerintah dimasukkan ke pendapatan, jadi untung. Padahal PLN sedang krisis likuiditas.
"Saya meminta kedepannya PLN mesti memperbaiki pola komunikasi publik terkait dengan hal sensitif yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia berupa tarif listrik. Dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak konsumen atas informasi. Ketika terjadi asimetris informasi antara konsumen dan penyedia jasa, tentu ini jadi tanggung jawab penyedia jasa", tutup Nevi Zuairina. (rls/mel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Termasuk Tertinggi di G20 dan ASEAN
- PLN Catat Lonjakan Pengguna REC, Penjualan Tembus 13,68 TWh di Semester I 2025
- BEI Masuk 20 Besar Bursa Dunia, Jadi yang Terbesar di ASEAN
- OJK Imbau Masyarakat Tetap Tenang Terkait Pemblokiran Rekening Dormant
- OJK Sumatera Bagian Utara Gelar Media Gathering, Bekali Jurnalis Pahami Industri Keuangan
Didukung Penuh PSSI, FFI Persiapkan Timnas untuk SEA Games 2025
Nasional - 13 Agustus 2025
Tiga Daerah Terdampak Banjir, BNPB Ingatkan Pencegahan Dini
Nasional - 12 Agustus 2025