Banggar DPRD Jambi Kunjungi DPRD Sumbar, Sekwan Raflis: Berbagi Informasi soal Optimalisasi Pembahasan LKPj

PADANG, binews.id -- Tim Badan Anggaran DPRD Jambi kunjungi DPRD Sumbar Kamis (18/4/2024). Kunjungan ini untuk mempelajari strategi DPRD Sumbar dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2023.
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Raflis yang menyambut kedatangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi berharap dengan sharing Informasi dengan DPRD Sumbar, diharapkan kinerja Banggar DPRD Jambi yang juga membahas LKPJ semakin maksimal.
Sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengatakan, pembahasan LKPJ Gubernur Sumbar tahun 2023 berjalan sesuai dengan mekanisme peraturan Perundang-Undangan.
Hingga sekarang nota pengantar LKPJ yang telah diserahkan Gubernur melalui sidang paripurna, terus diperdalam oleh panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sumbar.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Tegaskan Komitmen Sumbar Menjadi Pelopor Green Province di Indonesia
"Sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sekretariat DPRD Sumbar terus bekerja memfasilitasi tugas dewan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Terkait LKPJ diharapkan nantinya lahir rekomendasi-rekomendasi strategis yang bisa menjadi rujukan dalam optimalisasi pembangunan daerah," katanya.
Dia mengatakan sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumbar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan informasi. Secara nasional, sebaran pemberitaan DPRD Sumbar menempati urutan kedua setelah DPRD DKI Jakarta. Capaian tersebut, merupakan hasil penilaian dari lembaga survei resmi.
Disisi lain menjelaskan, beberapa waktu lalu Sumbar diterpa bencana alam, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Pemerintah daerah tengah fokus dalam upaya-upaya perbaikan hingga membuat masyarakat nyaman. Daerah daerah seperti Kabupaten Agam dan Pesisir Selatan akan menjadi perhatian untuk ditangani pasca bencana banjir dan longsor.
Untuk diketahui kunjungan Banggar DPRD Jambi berkaitan dengan pendalaman strategi target dan realisasi anggaran penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem dalam LKPJ Gubernur Provinsi
Baca juga: Tambah 3 Perak di PON Beladiri II 2025 Kudus, Sumbar Bertahan di Posisi 8 Klasemem
Sumatera Barat Tahun Anggaran (TA) 2023.Sementara Wartono anggota Banggar DPRD Jambi dari Fraksi PDIP mengatakan, menangani stunting, kemiskinan ekstrem dan permasalahan menjadi salah satu pijakan bagi DPRD Provinsi Jambi untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) TA 2025.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Padang Hadapi Diet Anggaran 2026, DPRD: Pemangkasan Dana Pusat Ubah Struktur APBD dan RPJMD
- Komisi II DPRD Padang Soroti Rendahnya PAD, Rachmad Wijaya Minta Evaluasi Kepala OPD
- Wakil Ketua DPRD Padang Jupri Dorong Renovasi Kantor Lurah Batuang Taba Nan XX
- Wakil Wali Kota Padang Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2026
- Nevi Zuairina Dorong Penguatan Struktur dan Kaderisasi PKS di 7 Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Barat