Nevi : Ditengah Pandemi Masyarakat Perlu BBM Murah, Manajemen Pertamina Perlu Berubah Demi Rakyat

Legislator Sumatera Barat ini menekankan, kedepannya setiap kebijakan itu jangan sampai membebani BUMN. Sebagai contoh, pada saat Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat mengumumkan kenaikan harga BBM pada hari Rabu, 10 Oktober 2018, lalu dibatalkan pemerintah lewat Menteri BUMN pada hari yang sama. Harga BBM tidak jadi naik. Akibat kebijakan politik pencitraan ini, Pertamina harus menanggung beban PSO diluar anggaran APBN. Lalu Pertamina menerbitkan obligasi untuk menutupi pembengkakan biaya impor minyak. Inilah yang jadi hutang Pemerintah ke Pertamina yang jumlahnya mencapai Rp.113 Triliun, dan mau dibayar Rp.45 Triliun di tahun 2020 ini.

"Sekarang keuangan negara kritis menghadapi banyak persoalan, terutama hutang pemerintah. APBN sedang dalam tekanan hebat akibat mewabahnya Covid-19. Defisit APBN hingga April 2020 sebesar Rp.74,5 Triliun, setara dengan 0,44 persen terhadap Produk Domestik Bruto (Data Kemenkeu). Dalam kondisi kesulitan keuangan Negara sekarang ini, ada dua pilihan, prioritas menyelamatkan APBN atau Pertamina dulu. Dalam hal ini Pemerintah jangan sampai salah langkah", tutup Nevi Zuairina. (*/mel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews