Badan Kehormatan DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja BK DPRD Kabupaten Agam

PADANG, binews.id - - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muzli M. Nur, menerima kunjungan kerja dari BK DPRD Kabupaten Agam di ruang kerjanya, Jumat (14/6/24). Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi informasi dan pengetahuan mengenai kode etik serta tata tertib anggota dewan.

Ketua BK DPRD Agam, Adrius, menyampaikan bahwa banyak hal yang perlu dikonsultasikan dengan BK DPRD Sumbar, terutama terkait anggaran yang kurang diprioritaskan untuk menunjang kinerja BK di DPRD Agam.

Baca juga: Terima Kunjungan BK DPRD Lima Puluh Kota, Muzli M.Nur: Kinerja BK DPRD Harus Ditunjang Sarana Prasarana

"Masukan yang diberikan oleh BK DPRD Sumbar sangat strategis untuk kinerja ke depan. Kami akan proaktif dalam mengawal anggaran kinerja BK agar tugas dan wewenang dapat dijalankan secara maksimal," ujar Adrius.

Adrius menegaskan bahwa kinerja BK DPRD Agam telah sesuai dengan kode etik yang disepakati oleh lembaga DPRD. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja AKD di kedua daerah.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M. Nur, menekankan bahwa peran BK tidak hanya menjaga marwah lembaga, tetapi juga menyelesaikan persoalan internal dan eksternal yang terjadi. Penyelesaian ini mengikuti tahapan yang merujuk pada aturan tata tertib yang disepakati oleh DPRD secara kelembagaan.

"Untuk menunjang kinerja, BK harus memiliki ruang kerja yang representatif dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jika tidak dipenuhi, BK harus melayangkan surat kepada sekretaris DPRD. BK adalah AKD yang berada di lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah," jelas Muzli M. Nur.

Dia juga menambahkan bahwa keberhasilan kinerja BK ditunjukkan dengan tidak adanya persoalan internal maupun eksternal di lembaga tersebut. Ketua BK harus proaktif mengawal anggaran sarana dan prasarana penunjang kinerja BK. Pimpinan juga harus berlaku adil pada setiap AKD yang ada.

"BK harus memiliki koordinasi yang harmonis dengan unsur pimpinan maupun AKD lainnya, sehingga pola penyelesaian persoalan bisa berjalan optimal," kata Muzli. Dia menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga legislatif sebagai satu keluarga besar, dan BK akan terus bekerja untuk menyelesaikan berbagai persoalan, kecuali yang telah masuk ranah hukum pidana.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan profesionalisme lembaga legislatif di kedua daerah. "Sinergi dan kolaborasi seperti ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan profesionalisme lembaga legislatif kita," ujar Muzli, M. Nur. (bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews