Irsyad Syafar Minta Peringatan HUT Sumbar Jangan Hanya Seremoni Saja
"Masih ada perdebatan ditengah-tengah masyarakat dan tokoh-tokoh adat, kenapa tanggal 1 Oktober 1945 di jadikan tonggak lahirnya Sumatera Barat yang identik dengan masyarakat dan suku Minangkabau. Padahal Minangkabau sebagai sebuah entitas telah ada jauh sebelum lahirnya NKRI dan orang minang merupakan bagian penting dari terbentuknya NKRI," ujarnya
Dikatakan Irsyad Syafar, M. Yamin, Bung Hatta, H. Agussalim, Natsir dan banyak tokoh-tokoh yang berasal dari minangkabau lainnya, merupakan promotor-promotor dan penggerak terbentuknya NKRI ini. 16 orang pahlawan nasional dari Sumatera Barat yang ditetapkan oleh Pemerintah, merupakan bukti nyata kontribusi dan peran penting masyarakat Sumatera Barat terhadap perjalanan NKRI ini.
"perlu kita pahami bersama, bahwa yang kita peringati pada Hari ini, adalah terbentuknya Provinsi Sumatera Barat sebagai kesatuan pemerintahan daerah sebagai bagian dari NKRI," ujarnya
Baca juga: Serahkan 10 Bentor, Evi Yandri Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
Sebagai satu kesatuan masyarakat adat dengan filosofi ABS-SBK, Sumatera Barat telah ada jauh sebelum terbentuknya NKRI dan Sumatera Barat menjadi bagian yang sangat penting dari perjalanan terbentuknya NKRI itu sendiri.
Penatapan tanggal 1 Oktober 1945 sebagai tonggak lahir Provinsi Sumatera Barat, tentu tidak mengurangi esensi yang seutuhnya dari minangkabau sebagai sebuah entitas dan etnis dengan filosofi ABS-SBK yang menjadi pandangan dan pegangan hidupnya. Nilai-nilai tersebut tetap ada dan akan terus ada dalam sanubari masyarakat minang yang tak lakang dek paneh dan tak lapuk dek hujan.
Hari ini, Provinsi Sumatera Barat telah berusia 79 tahun. sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga berusia 79 tahun. Untuk melihat apa yang telah dilakukan selama 79 tahun tersebut, maka kita jadikan momentum peringatan HUT Sumatera Barat ke 79 ini, sebagai sarana evaluasi untuk melihat sudah sampai sejauhmana perjalanan Provinsi Sumatera Barat mewujudkan cita-citanya.
Salah satu barometernya, kita bisa melihat dan mengukur dimana standing posisi Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dan sampai sejauhmana peran dan kontribusi Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan Nasional.
Tentu sudah banyak keberhasilan yang dicapai dan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, pasca dihantam gempa tahun 2009 dan pandemi covid 19 tahun di awal 2020, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI, terus melaju mewujudkan cita-cita dan tujuan pendirian NKRI yaitu masyarakat adil dan makmur.
Kondisi ini dapat dilihat dari IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sudah mencapai 75.64, berada pada rangking 7 nasional dan 2 pulau Sumaterara. Tingkat Kemiskinan pada semester I Tahun 2024 hanya sebesar 5.97 %, jauh lebih baik di atas rata-rata nasional yang mencapai 9.03 %. Indek Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada Maret 2024 juga rendah yaitu sebesar 0.283. Kondisi ini menunjukan terdapatnya pemerataan pendapatan masyarakat Sumatera Barat antar daerah dan antar golongan di Sumatera Barat.
Namun demikian, tentu masih ada permasalahan-permasalahan yang belum sepenuhnya dapat kita selesaikan sesuai dengan target yang direncanakan, diantara pemerataan infrastruktur antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Belum sesuainya dengan target yang ditetapkan terhadap beberapa hal tersebut, faktor utamanya bukan karena kelalaian dari Pemerintah Daerah, tetapi lebih disebabkan karena keterbatasan fiskal daerah serta kondisi geografis daerah yang cukup sulit.ini tentu menjadi tugas dan kewajiban kita bersama, baik Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi, pelaku ekonomi, perantau dan semua stakeholder terkait.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Optimalisasi PAD, Evi Yandri Minta Pemprov Konkretkan Rekomendasi DPRD
- Fraksi-Gerindra Sampaikan Pendapat Akhir, DPRD Padang Sahkan Ranperda BMD, SOTK, dan Pangan
- DPRD Padang Tolak Pembelian Tanah Rp19,7 Miliar, Fokuskan Anggaran pada Program Prioritas
- DPRD Sumbar Sahkan Propemperda 2026 dan Dua Ranperda Strategis, Fokus Perkuat Tata Kelola Daerah
- DPRD dan Pemko Padang Sahkan Dua Perda Strategis untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan







