Wakil Ketua DPRD Sumbar: Pemerintah Berikan Pancing, Bukan Ikan, untuk Kesejahteraan Masyarakat
PADANG, binews.id -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kunjungan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Batipuah Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Senin (28 Oktober 2024), Evi Yandri menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya memberikan "pancing" ketimbang "ikan" agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.
"Kita menyadari bahwa ada batas kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat. Untuk itu, masyarakat yang memiliki aspirasi bisa menyampaikannya, jika itu kewenangan kota, kami akan koordinasikan dengan teman-teman separtai di DPRD Kota Padang. Jika terkait kewenangan provinsi, kami akan langsung carikan solusi. Jika tidak, kami akan sampaikan juga ke pemerintah pusat. Insya Allah, kami akan bantu demi kesejahteraan masyarakat," ujar Evi Yandri di hadapan masyarakat Batipuah Panjang.
Solusi Jangka Panjang untuk Pembangunan
Evi Yandri mengungkapkan bahwa pendekatan yang diharapkan dalam memberikan solusi adalah dengan mengutamakan solusi jangka panjang yang berdampak berkelanjutan. "Prinsipnya, pemerintah harus memberikan pancing, bukan ikan, agar setiap solusi yang diberikan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga membawa perubahan jangka panjang bagi kehidupan masyarakat," tegasnya.
Baca juga: Optimalisasi PAD, Evi Yandri Minta Pemprov Konkretkan Rekomendasi DPRD
Menurutnya, program-program seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan memberi dampak yang lebih nyata dibandingkan bantuan yang sifatnya sementara. Ia juga mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus diiringi oleh komitmen masyarakat untuk memanfaatkannya dengan baik.
Aspirasi Masyarakat Batipuah Panjang
Dalam reses tersebut, Evi Yandri menerima berbagai aspirasi dari warga Batipuah Panjang, antara lain masalah infrastruktur seperti drainase jalan yang belum memadai, yang kerap menyebabkan banjir saat hujan lebat. "Kami menerima aspirasi masyarakat terkait kebutuhan drainase, yang sangat penting untuk mencegah banjir. Kami juga mencatat permintaan bantuan bedah rumah bagi warga kurang mampu serta bantuan sembako mengingat harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi," jelas Evi Yandri.
Namun, ia menegaskan bahwa bantuan sembako dan bedah rumah hanya bersifat sementara. Untuk solusi jangka panjang, ia mendorong masyarakat untuk berinisiatif membentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki, seperti memasak, menjahit, atau keterampilan teknis lainnya seperti bengkel las. Hal ini, menurutnya, akan membantu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan.
Baca juga: Evi Yandri Buka Bimtek Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika bagi Generasi Muda
Program Pelatihan dan Dukungan UMKM
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Optimalisasi PAD, Evi Yandri Minta Pemprov Konkretkan Rekomendasi DPRD
- Fraksi-Gerindra Sampaikan Pendapat Akhir, DPRD Padang Sahkan Ranperda BMD, SOTK, dan Pangan
- DPRD Padang Tolak Pembelian Tanah Rp19,7 Miliar, Fokuskan Anggaran pada Program Prioritas
- DPRD Sumbar Sahkan Propemperda 2026 dan Dua Ranperda Strategis, Fokus Perkuat Tata Kelola Daerah
- DPRD dan Pemko Padang Sahkan Dua Perda Strategis untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan







