Ketua DPRD Sumatera Barat Bahas Sinergi dengan LKAAM untuk Cegah Persoalan Sosial

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi melakukan pertemuan strategis dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) pada Jumat (8/11/2024) di ruang kerjanya.

Pertemuan ini membahas isu-isu sosial yang kian meresahkan, seperti tawuran, penyalahgunaan narkotika, hingga permasalahan LGBT, yang berdampak pada generasi muda di Sumatera Barat. Muhidi dan LKAAM sepakat untuk menyusun langkah-langkah strategis guna menanggulangi persoalan-persoalan tersebut demi menjaga moral dan masa depan generasi muda.

Dalam diskusi tersebut, Muhidi mendorong pentingnya penerapan peraturan daerah (Perda) yang dapat memperkuat LKAAM, baik dari segi fungsi maupun anggaran, sehingga lembaga adat tersebut bisa berperan lebih optimal dalam menjalankan program-program sosial yang sejalan dengan kearifan lokal.

"Persoalan sosial yang kita hadapi semakin mengkhawatirkan, dan ini membutuhkan perhatian dari semua pihak. Kita harus bersama-sama berupaya menyelamatkan generasi muda agar mereka siap menghadapi tantangan di masa depan," ujar Muhidi.

Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE

Muhidi menegaskan bahwa dukungan terhadap program dan kegiatan yang diinisiasi LKAAM adalah upaya nyata untuk menciptakan Sumatera Barat yang lebih baik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersinergi dalam memajukan daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat, termasuk mengedepankan pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, Muhidi memastikan bahwa penguatan anggaran untuk LKAAM akan diakomodasi pada APBD 2026 dan diharapkan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan bermoral.

Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar, yang turut hadir dalam pertemuan ini, mengapresiasi dukungan penuh dari DPRD Sumbar. Fauzi menekankan bahwa persoalan sosial yang mengancam anak-anak dan remaja Minangkabau bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab ninik mamak, bundo kanduang, hingga kaum cerdik pandai di Sumatera Barat. Ia berharap kolaborasi ini dapat membawa dampak positif dalam menjaga adat dan moralitas generasi muda.

"LKAAM hadir untuk membantu pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan sosial seperti tawuran, narkotika, hingga isu LGBT yang semakin marak. Kami berharap, ke depan LKAAM dapat mendapatkan dukungan anggaran hibah agar peran ninik mamak dalam menjaga dan mengayomi anak kemenakan lebih maksimal, didukung pula oleh pemerintah," tutur Fauzi.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Jemput Aspirasi dan Serahkan Bantuan di Koto Tangah

Pertemuan ini menandai awal dari kolaborasi yang lebih kuat antara DPRD dan LKAAM, dengan fokus pada penyelarasan peran LKAAM sebagai lembaga adat dengan program-program pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan iklim sosial yang lebih kondusif di Sumatera Barat, sekaligus melestarikan nilai-nilai adat Minangkabau yang menjadi warisan budaya daerah.

Penulis: Imel
Editor: BiNews