Komisi II DPRD Sumbar Evaluasi Kegiatan 2024 dan Persiapan 2025: Tantangan dan Solusi

PADANG, binews.id -- Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat evaluasi terhadap kegiatan tahun 2024 serta persiapan pelaksanaan program tahun 2025 bersama mitra kerja, baru-baru ini. Evaluasi ini mencakup kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi II, termasuk realisasi serapan anggaran yang dinilai cukup baik.

Dalam rapat tersebut, DPRD Sumbar menekankan pentingnya pencapaian target pembangunan daerah di tahun 2025 agar lebih maksimal. Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Ilson Chong, dalam wawancara pada Jumat (10/1), mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi OPD mitra kerja adalah keterbatasan anggaran untuk menjalankan program yang telah dirancang. Meski telah diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dana yang dialokasikan masih belum mencukupi.

Terkait permasalahan anggaran, Ilson menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Sumbar telah meninjau kondisi pabrik es yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Tiku, Kabupaten Agam. Pabrik ini sudah tidak layak beroperasi dan direncanakan untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta. Untuk menjalankan operasional pabrik tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp1,7 miliar lebih.

"Jika dana operasional awal bisa dipenuhi, maka pabrik ini berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,2 miliar per tahun. Kerja sama dengan pihak swasta diharapkan dapat memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan," ujar Ilson.

Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE

Menurutnya, tantangan dalam meningkatkan PAD di Sumbar cukup besar, terutama karena minimnya perusahaan besar yang beroperasi di wilayah ini. Akibatnya, ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat dihindari. Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh OPD dalam meningkatkan PAD, meskipun masih terbentur keterbatasan keuangan daerah.

"Kami mengapresiasi kinerja OPD yang tetap menjalankan program dengan maksimal meski dalam keterbatasan anggaran," tambahnya.

Ilson menegaskan bahwa Komisi II DPRD Sumbar akan terus berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara maksimal. Evaluasi kegiatan 2024 dan persiapan program 2025 dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar.

"OPD mitra kerja Komisi II berjumlah delapan, dan pelaksanaan evaluasi serta perencanaan kegiatan tetap dilakukan selama dua hari sesuai jadwal Bamus," jelasnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Jemput Aspirasi dan Serahkan Bantuan di Koto Tangah

Ia juga menyoroti bahwa OPD mitra kerja Komisi II DPRD Sumbar memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, TAPD diharapkan dapat memberikan perhatian lebih dalam optimalisasi pelaksanaan program yang berdampak luas bagi masyarakat Sumbar.

Penulis: Imel
Editor: BiNews