Bupati Dharmasraya Annisa Kupas Tuntas Masalah Fiskal Daerah Saat Musrenbang

DHARMASRAYA, binews.id -- Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani secara lugas mengupas permasalahan fiskal daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030.

Acara yang berlangsung di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Kamis (27/03/2025) ini dihadiri oleh Wakil Bupati Leli Arni. Kemudian Forkopimda, di antaranya, Kajari Ariana Juliastuty, Anggota DPRD Sutan Riki Al Khaliq mewakili pimpinan, Wakapolres Kompol Armijon, perwakilan Koramil, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Kakan Kemenag Masdan, termasuk jajaran pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat.

Dalam paparannya, Annisa menyoroti tantangan utama yang dihadapi Dharmasraya dalam aspek fiskal, mulai dari ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga strategi pengelolaan belanja daerah agar lebih efisien dan berdampak luas bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang matang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan.

Baca juga: Ketua DPRD Muhidi: Kaum Muslimin Didorong Perbanyak Ibadah di 10 Hari Terakhir Ramadhan

"Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Dharmasraya harus berinovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan PAD. Sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan secara optimal, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun sektor lainnya," ungkap bupati perempuan pertama di Sumatera Barat itu.

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang jika tidak diselesaikan mulai saat ini maka fiskal Kabupaten Dharmasraya selamanya tidak akan membaik. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus segera diambil agar kondisi keuangan daerah semakin sehat dan mandiri.

Dirinya mengatakan sejak efektif masuk kantor sekitar 3 minggu yang lalu, ia menjadikan sektor fiskal sebagai fokus utama. Ia menilai bahwa tanpa perbaikan dalam sektor ini, pembangunan daerah akan mengalami stagnasi dan ketergantungan terhadap dana pusat akan semakin tinggi.

Dikatakan pula bahwa persoalan mendasar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya adalah terlalu tingginya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan transfer pusat.

Baca juga: 31 Maret Batas Akhir Penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik

Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan kemandirian fiskal daerah. Ia mencermati bahwa jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka rasio ketergantungan APBD terhadap transfer pusat hampir mencapai 85 persen.

Penulis: Imel
Editor: Imel