Kemensos Kucurkan Rp2,4 Triliun untuk Sumbar, Wagub Vasko: Ini Bukti Perhatian Serius Pemerintah Pusat

PADANG, binews.id -- Kementerian Sosial Republik Indonesia mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp2,4 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025. Anggaran tersebut merupakan gabungan dari program bantuan sosial (bansos), bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI), dan penguatan pilar-pilar sosial di daerah.
Hal ini di umumkan dalam pertemuan bersama 190 pilar sosial se-Sumbar di Auditorium Istana Gubernur (29/4/2025).
Berdasarkan data yang di beberkan untuk sumbar tahun 2025, total penerima bansos di Sumbar mencapai 383.123 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan nilai bantuan sebesar Rp1,441 triliun. Program bansos ini mencakup berbagai skema, mulai dari bantuan sembako senilai Rp795,693 miliar untuk 324.695 KPM, PKH (Program Keluarga Harapan) senilai Rp616,061 miliar untuk 200.965 KPM, hingga bantuan YAPI (Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu) dan permakanan senilai total Rp29,674 miliar.
Sementara itu, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan menyasar 1.905.094 jiwa dengan total anggaran Rp960,167 miliar. Program ini penting untuk memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan rentan di Sumbar.
Tak hanya itu, Kemensos juga mengalokasikan Rp32,269 miliar untuk memperkuat pilar sosial di Sumbar. Dana ini mendukung kinerja 713 Pendamping PKH, 530 personel TAGANA, 163 TSKS, 47 Pendamping Rehsos, 16 anggota PORDAM, dan 2.102 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Dengan total anggaran mencapai Rp2,401 triliun, Kementerian Sosial menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumbar di tahun 2025.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI atas perhatian luar biasa terhadap Sumatera Barat. Ini adalah bukti nyata bahwa Sumbar kini menjadi perhatian khusus dan prioritas dalam pembangunan sosial nasional. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah harus terus kita jaga demi kesejahteraan masyarakat Sumbar ke depan," ujar Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.
Tak hanya itu, Wagub Vasko juga mengungkapkan kabar baik lainnya:
Baca juga: Nevi Zuairina Sampaikan Jangan Ada Rangkap Jabatan di BUMN, Demi Reformasi Birokrasi yang Bersih
Sumbar menjadi salah satu dari 53 wilayah di Indonesia yang mendapat prioritas pada program Sekolah Rakyat tahap awal.
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Polda Sumbar Gelar Operasi Patuh Singgalang 2025 Selama 14 Hari, Fokus pada Keselamatan Pengendara
- Gubernur Mahyeldi: SPM Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Laporan
- Nabuang Sarok PT Semen Padang Menginspirasi, Kota Pariaman Gagas Transformasi TPA
- Sekdaprov Targetkan 30 Persen OPD di Sumbar Jadi Badan Publik Informatif pada Monev KIP 2025
- Roadshow Gubernur dan Bank Nagari Gaet Dukungan Perantau untuk Pembangunan Daerah