Tanah Ulayat Dijadikan Hutan Lindung, Andre Rosiade Fasilitasi Pertemuan Ninik Mamak Inderapura dengan Menteri Kehutanan

Jumat, 09 Mei 2025, 13:52 WIB | Pemerintahan | Kab. Pesisir Selatan
Tanah Ulayat Dijadikan Hutan Lindung, Andre Rosiade Fasilitasi Pertemuan Ninik Mamak...
Persoalan tanah ulayat Nagari Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade membawa langsung keluhan masyarakat setempat ke Kementerian Kehutanan. IST

Andre mendesak Kementerian Kehutanan segera mengevaluasi status kawasan tersebut dan menghentikan potensi kriminalisasi massal. Ia juga meminta dibukanya ruang dialog yang adil untuk menyelesaikan konflik ini.

Ketua DPRD Pesisir Selatan yang turut hadir menegaskan dukungan penuh dari pimpinan daerah terhadap upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah pusat. Semua pihak berharap agar masalah ini bisa segera tuntas tanpa merugikan masyarakat adat.

Andre datang bersama rombongan ninik mamak dari Pesisir Selatan, termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, serta 25 perwakilan warga. Mereka menyuarakan keresahan karena tanah yang telah mereka tempati dan kelola sejak lama kini diklaim sebagai kawasan hutan lindung.

Baca juga: Jalan Sehat HUT ke-17 Partai Gerindra, Ratusan Ribu Warga Padang Tumpah Ruah Memeriahkan

Duduk Persoalan

Rasadi Rangkayo Tama Alam, Juru Bicara Ninik Mamak Inderapura menjelaskan, seiring Incasi Raya Grup membuka lahan perkebunan kelapa sawit di tanah ulayat nagari Inderapura, masyarakat setempat juga membuka lahan kebun kelapa sawit di samping lahan kebun Incasi Raya Grup tersebut.

Rasadi mengatakan, hutan di Inderapura dulunya bukan hutan HL atau pun hutan HPK, tapi hutan ulayat nagari. Namun saat pemerintah membangun PLTA Koto Panjang di Riau tahun 1992, pemerintah butuh hutan pengganti. "Saat itulah status hutan ulayat nagari Inderapura diubah statusnya menjadi hutan HPK dan hutan HL, dan perubahan status tersebut tidak diketahui oleh ninik mamak masyarakat Inderapura," katanya.

"Masyarakat mulai membuka lahan perkebunan tahun 2000, dan baru dipersoalkan oleh Kehutanan tahun 2021. Padahal, kelapa sawit masyarakat sudah besar dan sudah lama panen," jelas Rasadi.

Dijelaskan Rasadi, Kehutanan menetapkan kawasan hutan HL seluas 7 ribuan hektar di kawasan pantai memanjang dari Pasir Ganting Nagari Pulau Rajo Kecamatan Air Pura sampai ke Kecamatan Silaut, dan kawasan hutan HPK seluas 14 ribuan hektar di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, dan Lunang. "Kawasan hutan HL dan hutan HPK tersebut bersepadan dengan lahan HGU Incasi Raya Grup," jelasnya.

Halaman:

Penulis: Imel
Editor: Imel

Bagikan: