UNP Gelar Pelatihan Bahasa Isyarat bagi Personel Polresta Padang, Perkuat Layanan Hukum Inklusif untuk Penyandang Disabilitas

PADANG, binews.id -- Universitas Negeri Padang (UNP) kembali menunjukkan komitmennya sebagai kampus inklusif dengan menyelenggarakan Pelatihan Juru Bahasa Isyarat bagi personel Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 19--20 Mei 2025, di UNP Hotel & Convention ini merupakan hasil kolaborasi antara Subdirektorat Bimbingan Konseling dan Disabilitas (Direktorat Alumni dan Kemahasiswaan UNP) dengan Polresta Padang. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi aparat kepolisian dalam melayani penyandang disabilitas, khususnya penyandang tuna rungu.

Pelatihan tahun ini memasuki tahun kedua pelaksanaan, dengan jumlah peserta meningkat signifikan menjadi 17 orang, termasuk di antaranya 12 Kapolsek se-Kota Padang. Tahun sebelumnya, kegiatan serupa hanya diikuti oleh 10 peserta.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi UNP, Prof. Dr. Ir. Anni Faridah, M.Si., dalam sambutannya pada pembukaan pelatihan, Senin (19/5), menegaskan pentingnya pelatihan ini sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab sosial universitas terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

"Setelah pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna rungu, agar mereka semakin mudah mendapatkan informasi serta berinteraksi dalam berbagai layanan publik, termasuk layanan hukum. Ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," ujarnya mewakili Rektor UNP.

Baca juga: Humas Polri Libatkan Juru Bahasa Isyarat Dalam Setiap Konferensi Pers

Pelatihan ini juga memperkuat langkah Polresta Padang dalam meningkatkan kapasitas internalnya dalam hal pelayanan inklusif. Dalam sambutannya, AKBP Nur Hayati, S.Sos., MM, Kabag Perencanaan Polresta Padang yang mewakili Kapolresta, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik program ini sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

"Sebagai aparat penegak hukum, kami menyadari bahwa komunikasi efektif adalah kunci utama dalam membangun hubungan baik dengan seluruh elemen masyarakat. Pelatihan ini sangat penting agar penyandang disabilitas dapat merasakan layanan publik yang setara dan tidak diskriminatif," tegasnya.

Kegiatan ini tidak hanya diisi dengan materi teori, tetapi juga berfokus pada praktik langsung, seperti pembelajaran bahasa isyarat dasar dan simulasi komunikasi dalam situasi layanan publik. UNP juga menyusun modul pelatihan berbasis kasus lapangan untuk memastikan bahwa seluruh materi dapat diterapkan secara nyata oleh peserta di lapangan.

Sejumlah pejabat UNP turut hadir dan berperan aktif dalam pelaksanaan pelatihan ini, di antaranya Dr. Asep Sujana Wahyuri, S.Si., M.Pd. (Direktur Kemahasiswaan dan Alumni), Dr. Dina Sukma, S.Psi., S.Pd., M.Pd. (Kepala Subdirektorat Bimbingan, Konseling, dan Disabilitas), serta Dr. Rahmahtrisilvia, S.Pd., M.Pd. (Kepala Seksi Layanan Disabilitas).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis UNP dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin 10 tentang pengurangan ketimpangan dan poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pelatihan ini juga diharapkan menjadi model kerja sama institusional antara perguruan tinggi dan aparat penegak hukum dalam menciptakan layanan publik yang lebih ramah disabilitas. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel