DPRD Tanah Datar Konsultasi Pertanggungjawaban APBD 2024 ke Sumbar
PADANG, binews.id -- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Daswanto, menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Datar, Senin (16/6), di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar.
Pertemuan ini fokus pembahasan pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Agenda ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga legislatif daerah.
Daswanto menyampaikan bahwa kolaborasi lintas daerah seperti ini sangat strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyusunan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca juga: DPRD Sumbar Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Soroti Defisit dan Hutang Daerah
"Dialog aktif yang kita lakukan hari ini merupakan wujud dari semangat bersama membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Tanah Datar menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan terkait mekanisme penyusunan, evaluasi, dan pelaporan keuangan daerah yang diterapkan di DPRD Sumbar.
Mereka juga mengapresiasi keterbukaan informasi dan pengalaman yang dibagikan dalam diskusi tersebut.
Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Paripurna, Fokus pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
"Pertukaran gagasan ini diharapkan dapat memperkuat proses legislasi dan pengawasan anggaran di masing-masing daerah, serta mendorong pembangunan yang semakin tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," katanya. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Jalan Rusak Sumbar Jadi Perhatian, Doni Harsiva Yandra Tekankan R3P dan Inpres Jalan Daerah
- Gubernur Sumbar Hadiri Paripurna DPRD, Tekankan Sinergi dan Agenda Strategis Masa Sidang Ketiga
- DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Keuangan Daerah dan Sektor Strategis
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana






