Bank Nagari Raih Penghargaan Integrated Digital Banking Services

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir dan menekankan urgensi profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia menyatakan bahwa masih banyak BUMD yang tidak optimal akibat salah kelola, praktik nepotisme, serta pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai potensi daerah.

"BUMD seharusnya berfungsi menambah kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Tapi kalau pengelolaannya tidak profesional, malah bisa membebani daerah," tegas Tito.

Tito juga menyampaikan bahwa Kemendagri sedang menyusun Rancangan Undang-Undang BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan.

Menurutnya, pemilihan pengelola BUMD harus berbasis meritokrasi dan pertimbangan bisnis, bukan kepentingan politik.

"Kalau semua daerah punya BUMD yang sehat, maka ekonomi nasional juga akan lebih kuat. Ketahanan ekonomi daerah adalah pondasi ketahanan nasional," ujarnya. (bi/adv)

Penulis: Imel
Editor: Imel