Tindaklanjuti Laporan Warga, Komisi I DPRD Padang Tinjau Lokasi Pembangunan RKB SMAN 17
PADANG, binews.id -- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMA Negeri 17 Padang, kawasan Palarik, Aia Pacah, mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kota Padang.
Ketua Komisi I DPRD Padang, Usmardi Thareb, mengatakan pihaknya langsung turun ke lapangan setelah menerima pengaduan masyarakat yang menduga adanya pembangunan di atas lahan fasilitas umum.
"Hari ini kami menerima laporan dari masyarakat bahwa pembangunan ruang kelas baru diduga berada di atas lahan fasilitas umum. Karena itu, kami meninjau langsung kondisi di lapangan," kata Usmardi, Senin (15/9/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Usmardi meminta agar pembangunan dihentikan sementara waktu sampai ada kejelasan mengenai status lahan.
"Kami tidak ingin persoalan ini menimbulkan keresahan. Maka untuk sementara, kami berharap pihak sekolah menunda pembangunan sampai ada kepastian data dari Pemerintah Kota melalui Dinas PUPR. Nanti PUPR yang akan memastikan apakah benar lahan itu fasilitas umum atau bukan," ujarnya.
Ia menegaskan, Komisi I siap menjadi mediator bagi semua pihak agar masalah ini dapat diselesaikan secara baik.
"Kami sudah meminta camat berkoordinasi dengan Asisten I dan Dinas PUPR. Data yang terkumpul nanti akan dibawa dalam pertemuan bersama Dinas Pendidikan Provinsi. Dari situ baru bisa diputuskan langkah apa yang akan ditempuh," jelasnya.
Tokoh masyarakat setempat yang juga anggota DPRD Padang, Syafrial Kani, dalam peninjauan itu, menyebutkan bahwa lokasi pembangunan tersebut berada di lahan yang semula direncanakan sebagai jalan.
"Hari ini kita melihat langsung ke lokasi. Di tempat yang seharusnya jadi jalan, ternyata sudah ada bangunan. Padahal sesuai SK Penetapan Nomor 85 Tahun 2013, lahan itu diperuntukkan untuk jalan," ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat menginginkan kejelasan, karena akses jalan sudah lama ditunggu. "Sekitar 250 kepala keluarga di sini sudah menanti jalan itu lebih dari 24 tahun. Jadi wajar mereka memperjuangkan haknya," ungkap Shahrial.
Meski demikian, ia menyebut pertemuan di lapangan telah memberi titik terang."Alhamdulillah tadi kita telah berdialog. Kalau memang peruntukannya jalan, ya harus jadi jalan. Sekolah penting untuk kepentingan umum, tapi jalan juga kepentingan umum. Hal ini hanya perlu diselesaikan dengan komunikasi yang baik," tambahnya.
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Jupri Serap Aspirasi Warga Lubuk Begalung: Infrastruktur dan Kesejahteraan Jadi Prioritas
- Wawako Padang Apresiasi Bantuan Pokir Osman Ayub untuk Pemuda dan Kelompok Seni di Gaung
- Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye Desak Pembangunan Stadion Milik Pemko Padang
- Ketua Komisi II DPRD Padang Desak Perbaikan Layanan Transpadang Koridor 1
- M Iqra Chissa Putra Tinjau Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Kota Padang
Ketua Komisi II DPRD Padang Desak Perbaikan Layanan Transpadang Koridor 1
Politik - 29 September 2025
Informasi Serta-Merta dalam Konteks Demonstrasi
Musfi Yendra
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
HUT ke-80 RI: Refleksi Keterbukaan Informasi
Musfi Yendra
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Abolisi dan Amnesti dalam Perspektif Keterbukaan Informasi
Musfi Yendra
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Keteladanan Keterbukaan Informasi dari Masjid
Musfi Yendra
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Berita Asahan Sumut Hari Ini
08 Maret 2022Berita Kota Padang Panjang Hari Ini
08 Maret 2022Berita Kota Payakumbuh Hari Ini
12 September 2021Berita Kabupaten Lima Puluh Kota Hari Ini
12 September 2021