DPRD Padang Bahas Dampak Pemotongan Anggaran Pusat, Fokus Kejar PAD

PADANG, binews.id — DPRD Kota Padang menggelar rapat pembahasan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Selasa siang (14/10/2025). Rapat ini merupakan langkah strategis DPRD dalam merespons kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran yang berdampak langsung terhadap keuangan daerah.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Padang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Turut mendampingi, dua Wakil Ketua DPRD, yakni Mastilizal Aye dan Jupri. Kehadiran pimpinan dewan ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam mencari solusi agar pembangunan daerah tetap berjalan meski anggaran mengalami penyesuaian.

Dari pihak Pemerintah Kota (Pemko) Padang, hadir Kepala Bapenda, Raju Minrofa Chaniago, bersama jajaran pejabat teknis lainnya. Hadir pula Kepala BPKAD Kota Padang beserta timnya. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan mampu merumuskan langkah efektif untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari proses pematangan kebijakan daerah setelah adanya pemotongan transfer anggaran oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan penyesuaian tersebut tidak menghambat program prioritas yang telah direncanakan.

Baca juga: KONI Sumbar Matangkan Persiapan Porprov 2026: Fokus pada Pembinaan dan Kompetisi Berprestasi

"Ini rapat pematangan bersama Bapenda dan BPKAD. Pemotongan oleh pusat tentu berdampak pada postur anggaran kita. Maka perlu langkah konkret agar program tetap berjalan," ujarnya.

Lebih lanjut, Muharlion menyampaikan bahwa DPRD dan Pemko Padang tengah fokus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi jangka menengah. Menurutnya, sektor pajak menjadi tumpuan utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah penurunan alokasi dana dari pusat.

"Kita fokus pada pajak sebagai potensi PAD. Semua potensi yang bisa mendatangkan pendapatan akan kita kejar," kata Muharlion menegaskan.

Rapat tersebut juga menjadi ajang evaluasi terhadap realisasi pendapatan daerah hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2025. DPRD meminta Bapenda dan BPKAD menyampaikan proyeksi keuangan akhir tahun serta strategi penyesuaian anggaran agar tidak mengganggu pelayanan publik.

Baca juga: Energi Bersih Jadi Fokus, PLN Icon Plus Sediakan Kendaraan Listrik bagi Operasional PT Semen Padang

Sebelumnya, pada Selasa pagi (14/10/2025), DPRD Kota Padang juga telah melakukan rapat pembahasan dengan mengundang sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta strategis seperti PLN, PDAM, PSM, dan PT Semen Padang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendorong optimalisasi potensi kontribusi masing-masing instansi terhadap PAD.

Penulis: Imel
Editor: Imel