Komisi I Sorot Penyebaran Guru tak Merata

Limapuluh Kota, binews.id -- Komisi I DPRD Kabupaten Limapuluh Kota lakukan kunjungan kerja ke beberapa OPD. Salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Limapuluh Kota, Senin (20/1).

Rombongan Komisi I DPRD Limapuluh Kota diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Hj Indrawati,S.Pd.M.Pd yang didampingi oleh Sekretaris dan para kabid yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Limapuluh Kota.

Dalam kunjungan ini Komisi I langsung dipimpin oleh Asrul yang merupakan Ketua Komisi I DPRD kabupaten Limapuluh Kota.Pada kunjungan kali ini Komisi I menyoroti beberapa hal diantaranya Gedung Kantor Yang Kurang Representatif, penyebaran guru tidak merata dan mutasi perlu regulasi yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan semestinya sesuai dengan kebutuhan.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Indrawati dalam paparannya menjelaskan "Dengan jumlah pegawai 93 orang yang terdiri 77 orang ASN dan Tenaga Harian Lepas 16 orang tidak representatif lagi dalam memberikan pelayanan administrasi bagi guru dan masyarakat karena fasilitas kantor yang sudah sempit sekali. Boleh bapak lihat kondisi kantor kami yang tidak layak lagi, dimana untuk satu orang rata-rata mempunyai ruang 2 m2. Untuk itu, kedepannya kami mengharapkan dukungan dari Komisi I untuk mendorong pembangunan kantor boleh dipindahkan ketempat lain atau tetap ditempat yang sekarang yang dibangun tiga tingkat " ujar Indrawati.

Baca juga: Nurnas : Jangan Ganggu Anggaran KI dan KPID

"Sementara untuk mengatasi kekurangan guru PNS di daerah terisolir seperti di Kecamatan Kapur IX dan daerah lain yang sekolahnya kekurangan guru secara bertahap akan kita penuhi dimana penerimaan CPNS tahun 2020 ini telah kita prioritaskan untuk mengisi sekolah yang berada didaerah tersebut", tegas Indrawati.

Deni Asra, Ketua DPRD Limapuluh Kota yang juga ikut mendampingi Komisi I DPRD menyampaikan, kehadiran anggota Komisi I DPRD Limapuluh Kota di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah menjalankan amanah undang-undang guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja di masing-masing OPD," terang Deni.

Deni juga mengatakan, "Bahwa kualitas pelayanan publik harus lebih maksimal sangat diperlukan perbaikan juga peningkatan, sehingga capaian kinerja pemerintah daerah tidak jauh melorot,"kata nya.

Ditambah kan lagi, mengingat kondisi tersebut pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota harus lebih meningkatkan lagi kinerja serta koordinasi dengan DPRD Limapuluh Kota yang sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahuni 2014, bahwa pemerintah daerah tersebut terdiri dari DPRD bersama Bupati kepala daerah.

Baca juga: Komisi 1 DPRD Sumbar Dukung Klik Serentak

Sementara itu Sastri Andiko Dt.Putiah, SH, anggota Komisi I DPRD juga menyampaikan aspirasi nya bahwa menurut nya, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Limapuluh Kota dinilai tidak seimbang jumlah personil pada dinas tersebut, dengan pelayanan publik yang diberikan,"ucap politisi partai Demokrat itu.

Penulis: Imel
Editor: BiNews