Anggaran TKD Dipotong Rp2,6 Triliun, Gubernur Sumbar Ajukan Keberatan ke Pemerintah Pusat

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk membatalkan rencana pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 bagi Sumatera Barat. Total pengurangan anggaran tersebut mencapai lebih dari Rp2,6 triliun dan dinilai akan berdampak besar pada kemampuan daerah menangani bencana hidrometeorologi yang baru saja melanda sejumlah wilayah.

Mahyeldi menegaskan bahwa Sumatera Barat saat ini sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk upaya penanggulangan darurat, pemulihan, hingga rekonstruksi. Ia menilai pemotongan TKD justru akan melemahkan kemampuan daerah dalam percepatan penanganan bencana.

"Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana," ujar Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, pengembalian alokasi dana tersebut akan sangat membantu daerah dalam mempercepat penanganan di wilayah terdampak. Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tergolong berat dan tersebar di banyak kabupaten dan kota, sehingga membutuhkan intervensi anggaran yang signifikan.

Pemprov Sumbar mencatat bahwa bencana tersebut menyebabkan 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, serta 317 unit rumah hilang. Selain itu, 94 jembatan rusak dan sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional juga terdampak dan memerlukan perbaikan segera.

"Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata," jelas Mahyeldi.

Untuk jangka panjang, Pemerintah Daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat serta perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang rusak. Upaya ini diperkirakan akan membutuhkan anggaran yang sangat besar, terutama di sektor perhubungan, perumahan, dan fasilitas layanan publik.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan selama ini oleh berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari Pemerintah Pusat, BUMN, perantau Minang, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintah daerah dari provinsi lain.

"Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita," ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumatera Barat pada tahun 2026 mencapai total Rp2.628.893.437.000. Angka itu mencakup pengurangan alokasi untuk 19 kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemotongan terbesar dialami Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp533,6 miliar, disusul Kota Padang sebesar Rp371,9 miliar, dan Kabupaten Agam sebesar Rp166 miliar. Sementara daerah lain juga mengalami pemangkasan dengan besaran bervariasi, mulai dari sekitar Rp37 miliar hingga lebih dari Rp140 miliar.

Penulis: Imel
Editor: Imel