Andre Rosiade Tinjau Kerusakan Parah Malalak, Dorong Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan

TANAH DATAR, binews.id -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau lokasi jembatan putus serta kerusakan berat akibat banjir bandang (galodo) di Malalak, Kabupaten Agam, Minggu (7/12/2025). Malalak menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah, baik dari sisi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar Armizoprades, serta Camat Malalak Ulya Satar. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam mempercepat penanganan pascabencana.

Andre menjelaskan bahwa akses Malalak merupakan jalan provinsi sehingga mekanisme penanganannya berbeda dengan Jalan Lembah Anai yang langsung ditangani pemerintah pusat. Namun melihat skala kerusakan yang membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah, ia menilai intervensi pemerintah pusat menjadi sesuatu yang mendesak.

"Kita tidak mungkin mengandalkan APBD Sumbar yang kecil. Harus ada diskresi dari Menteri PU agar pusat dapat menangani. Anggarannya bisa setara dengan penanganan Lembah Anai. Ada sekitar 10 ruas jalan yang putus dan jembatan sepanjang 80 meter," ujar Andre.

Baca juga: Dana Transfer Daerah Berkurang, Pemprov Sumbar Dorong Pemerintah Pusat Ambil Alih Pembayaran Gaji ASN

Ia juga meminta Pemprov Sumbar segera mengajukan kebutuhan anggaran pemulihan kepada pemerintah pusat. Meski estimasi awal penanganan darurat sekitar Rp100 miliar, Andre mendorong pengajuan hingga Rp400 miliar melalui diskresi, mengingat besarnya kerusakan infrastruktur di kawasan tersebut.

Kerusakan di jalur Malalak memang cukup serius. Setidaknya terdapat delapan titik longsor berat setelah Pasar Malalak. Titik kritis meliputi Hompsen, Alok Malalak, dan NPH 82+800. Selain jalan putus, tiga box culvert rusak total, sementara aliran air menghancurkan lahan warga hingga enam kilometer dari pusat longsor.

Akses masyarakat masih sangat terbatas. Jalan kabupaten menuju Pasar Malalak belum bisa dilalui karena material longsor yang menumpuk, membuat mobilitas warga di empat jorong terhambat. Meski begitu, jalur alternatif Simpang Tiga Malalak mulai dapat dilewati. Dua alat berat telah dikerahkan, dan suplai BBM untuk operasional alat dipastikan aman.

Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, menyatakan kesiapan BUMN untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menegaskan bahwa dukungan penuh akan diberikan sesuai arahan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, demi mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, mengungkapkan bahwa pendataan dan perencanaan teknis sudah dilakukan. Ia menekankan pentingnya penanganan segera terhadap jembatan putus yang menjadi akses vital warga. Menurutnya, pembangunan permanen bisa memakan waktu hingga delapan bulan, namun penanganan darurat akan segera dimulai.

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumbar, Armizoprades, menilai skala kerusakan sangat besar sehingga membutuhkan sinergi kuat antarlevel pemerintahan. Ia mengatakan koordinasi terus dilakukan dengan BPJN dan Pemkab Agam agar pendanaan dan pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif.

Penulis: Imel
Editor: Imel