Krisis Air Bersih Pasca Banjir di Padang, DPRD Dorong Solusi Cepat

Selasa, 02 Desember 2025, 15:57 WIB | Ragam | Kota Padang

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Padang, Muharlion, menegaskan bahwa bencana banjir bandang yang melanda ibu kota provinsi Sumatera Barat telah menimbulkan persoalan krusial terkait pasokan air bersih bagi warga. Dampak banjir terasa signifikan pada sistem distribusi air di kota ini, terutama di wilayah utara yang menjadi titik paling parah.

Dari total 15 unit Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) milik Perumda AM Padang, mayoritas mengalami kerusakan berat. Hal ini membuat suplai air bersih tidak berjalan optimal dan memicu kekhawatiran warga yang bergantung pada fasilitas tersebut.

Menurut Muharlion, dari tujuh intake yang melayani wilayah utara dengan kapasitas normal 800 liter per detik, saat ini hanya 210 liter per detik yang dapat beroperasi. "Artinya, kita menghadapi defisit pasokan hampir 600 liter per detik," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Muharlion saat memimpin rapat kerja (Raker) dengan direksi Perumda AM Padang, Selasa lalu. Rapat ini digelar untuk memetakan tingkat kerusakan dan merumuskan solusi konkret agar pasokan air segera pulih.

Ketua Komisi II DPRD Padang, Rahmad Wijaya, menambahkan bahwa pihaknya mendorong Perumda AM Padang untuk mengambil langkah penanganan jangka pendek maupun menengah. Fokus utama adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan suplai air darurat.

Untuk solusi jangka pendek, Komisi II mendorong optimasi intake yang masih bisa direkayasa, misalnya di Palukahan. Diperkirakan langkah ini bisa menambah pasokan darurat sekitar 250 liter per detik, meski angka tersebut belum final dan masih membutuhkan penyesuaian.

Persoalan terbesar muncul pada intake Latung, yang mengalami kerusakan parah pada tiga unit pompanya. Padahal intake ini menyuplai sekitar 200 liter per detik. Rahmad menekankan, pemesanan pompa baru membutuhkan waktu sekitar dua bulan, yang dinilai terlalu lama bagi kebutuhan masyarakat.

Menanggapi kendala logistik tersebut, DPRD mengusulkan solusi radikal. Muharlion menyarankan Perumda AM Padang untuk meminjam atau menyewa pompa cadangan dari daerah lain, seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau bahkan Bogor, bila tersedia stok yang tidak terpakai.

Selain itu, Komisi II meminta PDAM segera memetakan wilayah yang belum terlayani atau disebut "area merah" dan menyusun jadwal suplai air bergilir. Dengan sistem ini, warga di wilayah utara bisa mengatur tandon penampungan sehingga minimal kebutuhan air mereka terpenuhi setiap dua hari sekali.

Muharlion menegaskan akan turun langsung ke lapangan bersama tim PDAM untuk memantau progres perbaikan dan memastikan rencana darurat berjalan efektif. Langkah ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam mengatasi krisis air bersih pasca banjir bandang di Padang. (bi/rel/mel)