Ketua DPRD Padang Minta Percepatan Penanganan Pascabencana

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa percepatan penanganan pascabencana harus menjadi fokus utama pemerintah daerah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait yang berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Senin (8/12/2025).

Dalam rapat itu, Muharlion memaparkan temuan penting seusai meninjau kawasan Perumahan Permata beberapa waktu sebelumnya. Ia melihat material lumpur dan tanah masih menumpuk hingga setinggi pinggang orang dewasa, menunjukkan bahwa proses pembersihan pascabencana masih berjalan lambat.

Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah mempercepat pembersihan material banjir. Penanganan awal yang terlambat akan memperburuk kondisi lingkungan warga dan menghambat aktivitas pemulihan.

Muharlion juga menekankan perlunya tambahan alat berat untuk percepatan pembersihan. "Kita perlu segera menyinkronkan langkah penanganan. Rumah-rumah warga harus dibersihkan dan bila perlu dilakukan gotong royong besar-besaran agar beban masyarakat bisa jauh lebih ringan," ujarnya.

Selain kerusakan fisik lingkungan, Muharlion menyoroti hilangnya peralatan rumah tangga milik warga, termasuk alat memasak, yang membuat mereka kesulitan melanjutkan aktivitas sehari-hari. Karena itu, ia meminta agar bantuan dari pihak ketiga diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.

"Banyak warga sudah bekerja kembali, tapi mereka kesulitan mengganti barang-barang penting yang hilang. Jadi kalau ada bantuan, fokuskan pada perlengkapan rumah tangga agar mereka bisa bangkit," tegasnya. Hal ini dinilai akan lebih efektif dalam membantu warga memulai kembali rutinitas mereka.

Terkait penyediaan hunian, Muharlion menyebut sejumlah warga PAUH dan SDN 02 di Koto Tangah masih belum memiliki tempat tinggal sementara. Ia mendorong pemerintah untuk mencari solusi cepat, termasuk memanfaatkan rumah relokasi nelayan atau hunian sementara (huntara) yang tersedia.

Ia menambahkan, bila ada bantuan pembangunan rumah permanen dari pihak mana pun, penyalurannya harus diarahkan sesuai kebutuhan warga di lokasi terdampak. Meski bantuan makanan dinilai sudah cukup, dampak ekonomi tetap besar terutama bagi warga yang kehilangan usaha atau peralatan produktif.

"Jika alat berat kurang, kita bisa menyewa karena dana Belanja Tidak Terduga masih tersedia. Bila diperlukan perubahan anggaran terbatas, DPRD siap mendukung," ucapnya. Selain itu, DPRD Padang juga akan bekerja sama dengan BNPB untuk menyusun roadmap penanganan bencana yang lebih komprehensif, termasuk fase transisi hingga pemulihan.

Sektor pendidikan pun tak luput dari dampak bencana. Gedung SD 49 hanyut terbawa arus banjir, sehingga pelaksanaan ujian siswa dipindahkan ke SD Ibu Hati. Untuk tahun ajaran baru, DPRD Padang mengusulkan pemanfaatan gedung bekas Kominfo sebagai sekolah sementara agar proses belajar mengajar tetap berjalan.

Menutup pernyataannya, Muharlion menegaskan pentingnya akurasi pendataan penerima bantuan agar tidak ada warga terdampak yang terabaikan. "Ini penting supaya tidak ada warga yang merasa tidak tersentuh bantuan. Data di lapangan harus benar-benar dicocokkan agar bantuan diberikan secara adil kepada semua korban," tutupnya. (bi/rel/mel)

Penulis: BiNews
Editor: Imel