Warga Pauh Tolak Huntara Lubuk Buaya, Ketua DPRD Padang Minta Pemko Cari Lokasi Alternatif

PADANG, binews.id -- Proses relokasi pengungsi korban banjir bandang di Kota Padang ke Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya masih menghadapi kendala. Sejumlah warga terdampak dari Kecamatan Pauh menyatakan keberatan untuk pindah ke lokasi yang telah disiapkan Pemerintah Kota Padang.

Penolakan tersebut terutama disebabkan oleh faktor jarak. Warga Pauh menilai lokasi Huntara di Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, terlalu jauh dari tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari mereka.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Padang. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, turun langsung meninjau lokasi Huntara Lubuk Buaya untuk melihat kesiapan fasilitas sekaligus mendengarkan aspirasi warga terdampak.

Muharlion mengungkapkan bahwa mayoritas warga Pauh ingin tetap berada di sekitar wilayah asal mereka. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan anak, serta aktivitas ekonomi yang selama ini telah berjalan.

Baca juga: Ketua DPRD Padang Muharlion Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tabing Banda Gadang

Menurutnya, meskipun Huntara di Lubuk Buaya memiliki kapasitas yang cukup besar, yakni sekitar 80 kamar, namun faktor kedekatan lokasi menjadi pertimbangan utama bagi warga Pauh.

Saat ini, Huntara Lubuk Buaya diprioritaskan untuk menampung pengungsi dari wilayah Koto Tangah dan Kuranji yang secara geografis lebih dekat dengan lokasi tersebut.

DPRD dan Pemerintah Kota Padang tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Pauh. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mencari alternatif lokasi Huntara yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas warga.

Beberapa tokoh masyarakat Pauh telah mengusulkan sejumlah lokasi alternatif. Di antaranya adalah pemanfaatan Rusunawa Universitas Andalas (Unand) serta beberapa titik lain di sekitar Kecamatan Pauh.

Baca juga: Ketua DPRD Padang Hadiri Aksi Donor Darah KALP, Apresiasi Peran Ibu-Ibu dalam Misi Kemanusiaan

Usulan tersebut saat ini sedang dikaji dan dibahas secara bersama oleh DPRD dan Pemko Padang. Pemerintah ingin memastikan bahwa lokasi yang dipilih aman, nyaman, serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial warga.

Penulis: Imel
Editor: Imel