BAP DPD RI Dorong Penguatan Akuntabilitas Tata Kelola Kehutanan dan Penyelesaian Konflik Tenurial

BAP DPD RI turut menekankan pentingnya penanganan serius terhadap kerusakan hutan, khususnya di wilayah Sumatera, yang banyak dilaporkan masyarakat sebagai penyebab bencana ekologis.

"Masih terdapat deforestasi dan alih fungsi kawasan hutan yang tidak terkendali, sehingga merusak daerah tangkapan air dan meningkatkan risiko banjir bandang serta tanah longsor," ungkap Syauqi.

Pada akhir rapat, BAP DPD RI dan Kementerian Kehutanan RI menyepakati kesimpulan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen peningkatan koordinasi penanganan konflik kehutanan.

Kesepakatan tersebut juga mencakup rencana peninjauan lapangan bersama ke wilayah konflik dan daerah terdampak bencana ekologis.

Ke depan, BAP DPD RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kehutanan serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) guna menyusun rekomendasi strategis.

BAP DPD RI menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat di daerah, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel