Pemprov Sumbar Siapkan Lima Strategi Hadapi 41 Ribu Serangan Siber, Perkuat Perisai Digital Daerah

PADANG, binews.id -- Ancaman kejahatan siber di Indonesia kini bukan lagi sekadar potensi, melainkan telah menjadi realitas yang mengkhawatirkan. Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat menyusun langkah strategis guna melindungi data publik serta infrastruktur digital pemerintahan dari berbagai potensi serangan.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat sebanyak 3,64 miliar anomali trafik atau serangan siber melanda Indonesia dalam periode Januari hingga Juli 2025. Angka tersebut hampir menyamai total akumulasi serangan yang terjadi selama lima tahun terakhir, menunjukkan eskalasi ancaman yang sangat signifikan.

Lonjakan serangan ini menjadi alarm serius bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Sumatera Barat. Digitalisasi layanan publik yang semakin masif dinilai harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan siber yang komprehensif dan berkelanjutan.

Di tingkat lokal, Provinsi Sumatera Barat pun tak luput dari sasaran. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar, Rudy Rinaldy, mengungkapkan bahwa sistem firewall milik Pemprov telah bekerja keras menghalau berbagai upaya peretasan yang masuk ke jaringan pemerintah daerah.

"Tercatat ada 41.650 serangan siber yang terdeteksi pada sistem firewall POS Diskominfotik Sumbar sepanjang tahun 2025. Ini menandakan ruang digital kita sangat menantang ke depannya," ujar Rudy dalam Forum OPD bertajuk Cyber Security: Perisai Pemerintahan Digital di Aula Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Kamis (12/2/2026).

Untuk memitigasi risiko tersebut, Rudy memaparkan lima kebijakan teknis yang segera diimplementasikan oleh Pemprov Sumbar. Langkah ini disusun sebagai respons komprehensif menghadapi dinamika ancaman siber yang kian kompleks.

Pertama, deteksi dini berbasis intelijen dengan memperkuat analisis ancaman menggunakan teknologi honeynet hasil kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Teknologi ini dirancang untuk memancing dan mempelajari pola serangan sehingga sistem pertahanan dapat diperbarui secara adaptif.

Kedua, komunikasi rahasia melalui platform "PerisaiChat". Aplikasi yang sebelumnya dikenal sebagai CyberChat ini akan dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi privat dan terenkripsi bagi unsur Forkopimda guna mencegah kebocoran informasi strategis pemerintahan.

Ketiga, Pemprov Sumbar merencanakan kolaborasi internasional dengan perusahaan teknologi asal Korea Selatan, LSWare. Kerja sama ini difokuskan pada penggunaan teknologi firewall mutakhir untuk mengantisipasi serangan berskala besar dan terorganisir.

Keempat, relokasi server kritis melalui penataan ulang (re-settlement) sistem dan pusat data penting ke lokasi yang lebih aman. Server akan dilengkapi sistem cadangan (redundant system) serta kontrol akses yang lebih ketat guna memastikan keberlanjutan layanan publik.

Kelima, penguatan tata kelola lintas daerah dengan menyelaraskan koordinasi keamanan siber antar kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Barat. Sinergi ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pertahanan digital yang terintegrasi di tingkat regional.

Penulis: Imel
Editor: Imel