DPRD Sumbar Tetapkan Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum

PADANG, Binews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar menetapkan Ranperda penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat melalui rapat paripurna, Kamis (10/9).

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Irsyad Safar, dan H. Indra DT Rajo Lelo. Dari pemerintah daerah, hadir Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Sekda Prov Drs Alwis, Asisten I, Devi Kurnia, dan para pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin jalannya rapat mengatakan, dalam rangka pembentukan Perda yang sudah direncanakan dalam Propemperda Tahun 2019, pada masa akhir persidangan ketiga Tahun 2019, DPRD bersama Pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat.

Pada prinsipnya pembahasan Ranperda ini telah dirampungkan oleh Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan pada masa persidangan pertama tahun 2020, fraksi fraksi juga telah memberikan persetujuan untuk menetapkan Ranperda ini menjadi Perda.

Baca juga: Pertukaran Gagasan: Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar Terima Pansus I DPRD Musi Rawas

Namun demikian, menurut Supardi, pembahasannya belum dapat dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna karena menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang dipersyaratan dalam Permendagri Nomor 80 tahun 2015.

"Dengan telah keluarnya hasil fasilitasi Kemendagri sebagaimana termuat dalam surat Dirjen Otonomi daerah Nomor: 188.34/3524/OTDA tanggal 7 Juli 2020, maka ranperda tersebut telah dapat dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan melalui Rapat Paripurna hari ini," katanya.

Dari hasil fasilitasi Kemendagri, sambung dia, terdapat beberapa catatan perbaikan terhadap materi dan redaksional yang perlu dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, hingga kemudian dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan adanya catatan perbaikan tersebut, Komisi I sebagai Komisi terkait bersama Pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Baca juga: Banggar DPRD DKI Jakarta Kunjungi DPRD Sumbar, Bahas Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Dewan

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, dalam Ranperda ini terdapat pengaturan diantaranya penambahan substansi mengenai perlindungan masyarakat, penguatan kapasitas Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan peraturan daerah, penguatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penambahan materi-materi yang belum ada pada Perda sebelumnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews