Sesditjen Dikti Tekankan Sinergi Kampus dan Industri di Raker PTNBH UNP 2027

PADANG, binews.id -- Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Setiawan, resmi membuka Rapat Kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2027 di Auditorium UNP, Jumat (8/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pengembangan universitas menghadapi tantangan pendidikan tinggi di era transformasi nasional.

Rapat kerja itu dihadiri berbagai unsur pimpinan universitas, mulai dari Ketua Majelis Wali Amanat (MWA), Ketua Senat Universitas, para dekan dan direktur, senior eksekutif, dosen, hingga tenaga kependidikan di lingkungan UNP. Kehadiran seluruh elemen kampus menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola dan daya saing perguruan tinggi berbadan hukum.

Dalam sambutannya, Rektor UNP Krismadinata menegaskan bahwa penyusunan program kerja tahun 2027 difokuskan pada tiga prioritas utama. Ketiga fokus tersebut meliputi penyusunan program kerja yang lebih terarah dan berdampak, peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen, serta peningkatan jumlah lulusan tepat waktu yang terserap dunia kerja.

Menurut Krismadinata, peningkatan kualitas dosen menjadi salah satu agenda strategis yang terus didorong UNP. Universitas menargetkan memiliki seribu dosen bergelar doktor pada tahun 2029 melalui berbagai skema beasiswa studi lanjut dan penguatan jejaring akademik.

"Kami harap tips dan trik dari Pak Sesdirjen bagaimana cara untuk menggapai itu semua," ujar Krismadinata di hadapan peserta rapat kerja. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk harapan agar sinergi antara kementerian dan perguruan tinggi dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional.

Selain membuka kegiatan, Prof. Setiawan juga menjadi narasumber utama dalam rapat kerja tersebut. Ia memaparkan materi bertajuk Arah Kebijakan dan Strategi Diktisaintek Berdampak yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Kemdiktisaintek 2025--2029.

Setiawan menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan pendidikan tinggi nasional telah diselaraskan dengan RPJPN 2025--2045 dan RPJMN 2025--2029 sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, setiap perguruan tinggi diharapkan mampu menyusun strategi yang relevan dengan arah pembangunan nasional.

Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya keselarasan antara rencana strategis kementerian dengan kebijakan yang diterapkan masing-masing perguruan tinggi, termasuk UNP sebagai kampus berstatus PTNBH. Menurutnya, keberhasilan transformasi pendidikan tinggi sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Ia juga memaparkan 11 indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur perguruan tinggi. Indikator tersebut mencakup persentase lulusan yang bekerja atau melanjutkan studi dalam satu tahun setelah kelulusan, jumlah dosen dengan rekognisi internasional, publikasi bereputasi internasional di Scopus dan Web of Science (WoS), hingga luaran kerja sama dengan industri dan perusahaan rintisan.

Menurut Setiawan, tantangan pendidikan tinggi nasional saat ini masih cukup kompleks. Beberapa persoalan utama yang dihadapi antara lain otonomi perguruan tinggi yang belum optimal, riset yang belum memberikan dampak luas, serta integrasi antara kampus dan industri yang masih terbatas.

Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan mutu pendidikan tinggi antarwilayah di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan perguruan tinggi agar akses pendidikan berkualitas dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah.

Penulis: Imel
Editor: Imel