BPK Perwakilan Sumbar 'PeDe' Raih Penghargaan Informatif Lagi

online permohonan informasi, nanti setelah masuk notifikasi di sistem akan berbunyi.

Tanti Endang Lestari saat diskusi dalam rangka menggali 5K (Kordinasi, Komitmen, Kolaborasi, Komunikasi dan Konsistensi) dengan Yusnadewi seperti tidak mendapat celah.

"Meski PPID di Sumbar ataannya di BPK RI tapi adanya sistem terpusat tidak mengurangi akselarasi BPK Perwakilan Sumbar dalam memudahkan publik mendapatkan informasi, mau datang langsung atau lewat online, tidak ada keraguan bagi BPK membuka data dan informasi publiknya,"ujar Tanti.

Baca juga: Bawaslu Sumbar dan Komisi Informasi Perkuat Keterbukaan Publik di Mentawai

Adrian Tuswandi lebih menyorot soal LHP BPK sebagai informasi publik.

"LHP BPK itu publik behak tahu, badan publik seperti pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota, bisa mempublishnya ke masyarakat sebagai informasi terbuka,"ujar Yusnadewi.

Malah kata Yusnadewi, BPK RI tengah mendorong pemerintahan kota dan kabupaten supaya LHPnya disampaikan lewat media massa ke masyarakat.

"LHP BPK itu bukan prestasi tapi kewajiban bagi pemeritahan yang bersih. Kita dorong pemerintahan di kota dan kabupaten maupun Sumbar untuk mengumumkan hasil LHP itu di media massa,"ujar Yusnadewi. (rilis: ppid-kisb)

Penulis: Imel
Editor: BiNews