Suwirpen Suib Sebut Aspek Pendapatan Daerah Proyeksi dan APBD dan KUA PPS Sama

"Pandangan kami, muatan APBD tahun 2021 untuk sektor PAD belum ada reformasi perubahan signifikan. Pemda masih bertumpu PKB, BBNKB, PBBKB. Sedangkan potensi lain belum tergarap dan tersentuh inovasi," ujar Nurnas.

Dikatakan Nurnas, kebijakan belanja daerah, program prioritas, kegiatan dan alokasi anggaran masih konvensional.

"Kami menyarankan agar prioritas anggaran, program dan kegiatan ditata sesuai kebutuhan saat ini," ujar HM Nurnas.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Bahas Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Pariwisata

Dijelaskan Nurnas, terdapat pergeseran alokasi anggaran pos belanja operasional dan belanja modal di Ranperda APBD 2021 kesepakatan KUA- PPAS tahun 2021. Semula alokasi anggaran belanja operasional Rp 4. 634.569.113.009 dan belanja modal Rp 1.124.111.315.242 akan tetapi belanja operasional meningkat menjadi Rp. 5.109.931.614.315.242 dan belanja modal berkurang Rp 576.952.387.987.

"Pemda dalam perencanaan tidak konsisten. Pertanyaan apa menyebabkan pergeseran anggaran dan bagaimana meningkatkan kembali belanja modal," tanya Nurnas.

Ditambahkan Nurnas, waktu penetapan KUA- PPAS pendapatan BLUD rumah sakit belum dikelola optimal. " Bagaimana penggunaan pendapatan BLUD banyak digunakan jasa medis, sedangkan operasional rumah sakit mengandalkan APBD, mengapa BLUDB selalu kecil," ujar Nurnas.

Kembali Nurnas katakan, MTQ Nasional ke XXVIII diselenggaran 12 - 21 November 2021 akan menjadi perhatian masyarakat Sumbar.

"Penyelenggaran MTQ Nasional masa pandemi berisiko besar terhadap penyebaran Covid-19, sedangkan Perda AKB belum sesuai harapan, maka bagaiamana strategi dan upaya Pemda agar MTQ Nasional 2020 berjalan sukses," ujar Nurnas.

Paripurna dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, gubernur Sumbar diwakili Asisten I, Pimpinan AKD, Sekretaris Dewan Raflis dan anggota DPRD Sumbar mengikuti secara virtual. (rel /DW)

Penulis: Imel
Editor: BiNews