Suwirpen Suib Sebut Aspek Pendapatan Daerah Proyeksi dan APBD dan KUA PPS Sama

PADANG, Binews.id --Wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen mengatakan, aspek pendapatan daerah proyeksi ditetapkan APBD tahun 2021 sama dengan KUA- PPAS RP 6.473.844.982.429 dan belanja daerah Rp. 6.673.844.982.429.

"Dalam pandangan umum fraksi banyak pertanyaan, masukan, tanggapan dan saran disampaikan terkait kebijakan anggaran, program prioritas, reformasi sektor pendapatan untuk meningkatkan dayaguna penggunaan anggaran daerah," ujar Suwirpen saat Paripurna pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 202 di DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu, 11 November 2020.

Sekretaris Fraksi partai Demokrat HM Nurnas mengatakan, APBD merupakan rencana fiskal daerah, bagian keseluruhan perencanaan pembangunan daerah disusun terstruktur, sistematis, terarah, terprogram dan memiliki target kinerja jelas.

"Penyusunan APBD tidak terlepas dari dokumen perencanaan RPJMD, RKPD, dan KUA- PPAS, apabila penyusunan APBD tidak mensinergikan dokumen perencanaan daerah sebelumnya, maka arah pembangunan tidak berjalan sesuai road map," ujar HM Nurnas.

Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien

Menurut HM Nurnas, tahun 2016 - tahun 2020, banyak alokasi proyek mercu suar pembangunan stadium utama, jembatan purus dan pembangunan gedung budaya.

"Ketiga proyek belum tuntas meskipun anggaran sudah banyak anggaran digunakan. Pembangunan stadiun utama direncanakan untuk PON ternyata Sumbar gagal jadi tuan rumah," ujarnya.

Lanjut Nurnas, asumsi pertumbuhan ekonomi (PE) direncanakan tahun 2021 antara 4,7 persen sampai dengan 5,7 persen. Ditengah badai resesi ekonomi melanda dunia dan Indonesia serta pandemi.

"Bagaimana strategi pemda untuk memcapai target pertumbuhan ekonomi 4,7 persen - 5,7 persen," ujarnya.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Bamus DPRD Pesisir Selatan, Bahas Sinergi dan Tata Kelola

Dilanjutkan HM Nurnas, berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021, maka perlu reformasi sektor pendapatan daerah.

Penulis: Imel
Editor: BiNews