Doni Monardo Apresiasi Peluncuran Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19

"Belum ada penjelasan yang lebih detil, tentang bagaimana menangani pencegahannya. Seperti hal nya kapan kekarantinaan itu diberlakukan," kata Doni.

Sebagai contoh, Doni menyoroti apa yang disinggung dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Ayat 1, tentang kebutuhan dasar hidup manusia dan hewan ternak yang mana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Doni menilai bahwa urusan makanan hewan ternak sebaiknya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan cukup menjadi kewenangan pemangku kebijakan di daerah masing-masing.

Baca juga: BNPB Minta Pemerintah Daerah Harus Bisa Terapkan Mitigasi Berbasis Vegetasi

"Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ucap Doni mengutip isi UU Nomor 6/2018 Ayat 1.

"Inilah yang mungkin akan menjadi kesulitan kita ketika kita harus ikut serta bertanggung jawab mengurusi makanan ternak. Semoga usulan ini bisa diterima sehingga kelak di kemudian hari apabila kita menghadapi kasus serupa, maka kita akan bisa lebih baik lagi dalam penanganannya," kata Doni.

Menutup sambutan dan arahan, Doni Monardo juga menitipkan pesan bahwa meskipun pemerintah telah mendatangkan vaksin Covid-19, akan tetapi protokol kesehatan hendaknya menjadi hal mutlak yang tetap harus dilaksanakan. Sebab, meski seseorang telah divaksinasi, hal itu belum menjamin seseorang tidak akan terpapar Covid-19.

Hal itu juga yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo, bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. "Meskipun vaksin sudah ada tetapi pelaksanaan protokol kesehatan tidak boleh kendor. Tetap waspada. Kita harus mengingatkan kepada siapapun orang di sekitar kita untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan," tutup Doni.(*)

Penulis: Imel
Editor: BiNews