KI Sumbar dan Sumut Sharing Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

PADANG, binews.id — Penyelesaian sengketa informasi publik menjadi tugas dan kewenangan utama Komisi Informasi berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Penyelesaian sengketa Informasi Publik menjadi triger kewenangan dari Komisi Informasi. Di ruang penyelesaian sengketa itu Majelis Komisioner menjadi orang merdeka dalam mengambil keputusan," ujar Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara, Robin, saat menerima Komisi Informasi Sumbar dalam rangka koordinasi dan sinergisitas kewenangan Komisi Informasi (KI), Selasa (22/12/2020), di Medan.

Robin didampingi dua komisionernya, Abdul Jalil dan Edi Sormin, sedangkan KI Sumbar dipimpin Ketua, Nofal Wiska, dengan Wakil Ketua, Adrian Tuswandi, dan dua komisioner, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari.

Dalam sharing terkait penyelesaian sengketa informasi publik cukup alot terutama terkait pemahaman badan hukum dan kuasa hukum yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Bapemperda DPRD Sumut Konsultasi Efektivitas SOTK ke DPRD Sumbar untuk Tingkatkan Kinerja Pemerintahan

"Badan hukum termohon itu sudah harus final di tingkat permohonan sengketa informasi publik. Sedangkan ASN yang pasti ada ketentuan lain yang mengikat tidak bisa menerima kuasa dari pihak lain dalam bersengketa informasi publik," ujar Robin.

Nofal Wiska mempertegas bahwa kewenangan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa infomasi publik kitabnya jelas, yaitu UU 14 tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

"Dua aturan itu menjadi patokan kita dalam penyelesaian sengketa informasi publik, meski ada keyakinan majelis komisioner tetap mengacu kepada UU 14 tahun 2008," ujar Nofal Wiska.

Arif Yumardi juga lebih progresive lagi dalam penyelesaian sengketa kewenangan KI sebagai lembaga berpindah full ke majelis komisioner.

Baca juga: BK DPRD Sumbar Terima Kunjungan BK DPRD Sumut, Bahas Tata Tertib dan Kode Etik Anggota Dewan

"Hak menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa pregrogatif ada di majelis komisioner. Mau regsiter ditolak, para pihak tidak legal, atau mediasi hingga putusan, bahkan sidang pemeriksaan setempat ada di majelis komisioner, Ketua KI jadi nggak berkuasa di sidang sengketa," ujar Arif Yumardi.

Penulis: Imel
Editor: BiNews