Kawal Pelayanan Publik Dimasa Pandemi,Ombudsman Sumbar Terima Ratusan Laporan Dugaan Maladministrasi

PADANG, binews.id -- Ombudsman RI Perwakilan Sumbar masih menemukan penyelenggara pelayanan publik yang belum memenuhi standar pelayanan publik seperti yang termaktup dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hal ini tentu menjadi catatan kritis Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di akhir tahun 2020. Apalagi pemenuhan standar pelayanan publik semakin mendapatkan tantangan dengan pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, mengatakan, hal ini dapat juga dilihat dari berbagai laporan masyarakat dimana tiga besar dugaan awal maladministrasi yang dilaporkan adalah tidak memberikan pelayanan 103 laporan, penyimpangan prosedur 67 laporan dan penundaan berlarut 36 laporan.

Dari 348 laporan yang selesai diperiksa pada tahun ini, 53,73 persennya ditemukan maladministrasi. Dalam hal ditemukan Maladministrasi ini, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat meminta penyelenggara pelayanan publik sebagai terlapor untuk segera melakukan penyelesaian pada saat pemeriksaan.

Baca juga: Ombudsman Sumbar Temukan Maladministrasi di Kantor Bersama Samsat Kota Padang

"Pada tahun 2020 ini Ombudsman Perwakilan Sumbar menerima 935 pengaduan masyarakat yang terdiri dari 265 laporan masyarakat tentang dugaan maladministrasi di penyelenggara pelayanan publik, 152 laporan masyarakat melalui posko daring, 337 konsultasi dan 181 surat tembusan yang mendapatkan respon/balasan dari Ombudsman Perwakilan," ujarnya.

Lanjutnya, 265 laporan masyarakat yang masuk melalui Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) yang kemudian melalui proses verifikasi sesuai ketentuan undang-undang, dapat ditolak atau dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Artinya tidak semua laporan yang masuk akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Pada periode ini laporan yang sampai pada tahap pemeriksaan berjumlah 217 laporan masyarakat.

Selanjutnya ada 152 laporan masyarakat yang masuk melalui posko daring pengaduan daring bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19. Hampir seluruh laporan masyarakat yang masuk ke posko daring ini berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunal (BLT), yang jumlahnya 148 laporan (97%).

"Ombudsman juga menerima 337 konsultasi masyarakat terkait penyelenggaraan layanan publik. Konsultasi ditujukan agar masyarakat mendapatkan penguatan melalui informasi yang diberikan oleh Ombudsman. Sehingga masyarakat dapat memutuskan tindakan apa yang akan mereka lakukan dalam merespon persoalannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik," katanya.

Dalam periode ini, lima besar penyelenggara pelayanan yang banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah sebanyak 111 (43%) laporan masyarakat, Kepolisian sebanyak 30 laporan (11%), Badan Pertanahan Nasional terdapat 28 laporan (10%), Lembaga Pendidikan Negeri terdapat 25 laporan (10%) dan BUMN/BUMD sebanyak 9 laporan (3%).

Sementara lima teratas substansi yang dilaporkan adalah agraria dan pertanahan, pendidikan, , kepegawaian, kesejahteraan / jaminan sosial dan kepolisian.

Penulis: Imel
Editor: BiNews