Gubernur Sumbar Tegaskan Tidak ada Penghentian Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru

Sabtu, 06 Maret 2021, 21:31 WIB | Ekonomi | Kota Padang
Gubernur Sumbar Tegaskan Tidak ada Penghentian Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengadakan rapat bersama kepala SKPD di Lingkungan Pemprov Sumbar yang juga dihadiri dari PT Hutama Karya, BPN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang Kementrian PU membahas percepatan pembangunan tol Padang - Pekanbaru yang masih berkutat pada seksi I Padang-Sicincin dan pembebasan lahan, Sabtu (6/3/21).
IKLAN GUBERNUR

Menurut Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang Syahputra mengatakan Progres jalan tol Padang - Pekanbaru merupakan proyek strategis Nasional di Sumatera Barat yang ditetapkan 2 (dua) Ruas Jalan Tol yang masuk wilayah Sumatera Barat yaitu, ruas tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang, sepanjang 80 Km, dan ruas tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi, sepanjang 185 Km.

"Untuk pengadaan tanah jalan tol tersebut dibebankan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah, sedangkan pembangunan dan pengusahaannya ditugaskan kepada BUMN PT. Hutama Karya," terang Putra.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumbar, Syaiful menyampaikan pada Seksi I berada di daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin dan terakhir di Kapalo Hilalang di kawasan Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan. Dari 4,2 km sampai 36,6 km ada 1.452 bidang tanah yang telah di proses

Baca juga: Bupati Safaruddin Terima Kunjungan JICA, Pembangunan Tol Pangkalan - Payakumbuh Segera Dimulai

"Telah selesai dilakukan pembayaran lebih kurang sepanjang 4,7 km, sisanya telah melewati tahapan dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi, pengumuman, penilaian oleh appraisal, musyawarah, pengumpulan berkas," jelas Syaiful.

Sekitar 600 bidang tanah sedang dinilai oleh KJPP dan sebanyak 526 bidang tanah sudah selesai musyawarah dan telah menyepakati nilai harga lahan.

Penilaian nilai ganti kerugian tanah dilakukan oleh appraisal sebagai konsultan independen penilaian tanah secara detail berdasarkan banyak faktor diantaranya, tanah yang berada di pinggir jalan lebih mahal daripada di pedalaman. Tanah matang dan tidak matang juga berbeda harganya, Tanah yang memiliki sertifikat lebih mahal dibandingkan tanah yang belum memiliki sertifikat.

"NJOP hanya sebagai salah satu item dalam penilaian yang paling menentukan adalah nilai pasar tanah," tuturnya.

Sesuai tahapan kemarin (5/3) Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin -Lubuak Alung - Padang (Sta 4 + 200 - 36 + 600) telah dilakukan pembayaran di Kantor Bupati Padang Pariaman, sebesar 36 milyar kepada 33 bidang dan 10 penggarap (sebelumnya) Total panjang ruas jalan yang dibebaskan dari 0 hingga 36 km secara luas sudah mencapai 20.4 persen. Namun jika dari seluruh tahapan proses pengadaan tanah, progres nya sudah mencapai 57 persen.

"InsyaAllah target kami penyelesain pembayaran pembebasan lahan bisa selesai sebelum sebelum lebaran (bulan Juni), karena ini merupakan momen yang tepat bagi masyarakat dengan kebutuhan yang tinggi," sebutnya.

Halaman:
Marhaban ya Ramadhan 2025

Penulis: Imel
Editor: BiNews

Bagikan: