Gubernur Sumbar Tegaskan Tidak ada Penghentian Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru

Menurut Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang Syahputra mengatakan Progres jalan tol Padang - Pekanbaru merupakan proyek strategis Nasional di Sumatera Barat yang ditetapkan 2 (dua) Ruas Jalan Tol yang masuk wilayah Sumatera Barat yaitu, ruas tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang, sepanjang 80 Km, dan ruas tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi, sepanjang 185 Km.
"Untuk pengadaan tanah jalan tol tersebut dibebankan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah, sedangkan pembangunan dan pengusahaannya ditugaskan kepada BUMN PT. Hutama Karya," terang Putra.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumbar, Syaiful menyampaikan pada Seksi I berada di daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin dan terakhir di Kapalo Hilalang di kawasan Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan. Dari 4,2 km sampai 36,6 km ada 1.452 bidang tanah yang telah di proses
Baca juga: Bupati Safaruddin Terima Kunjungan JICA, Pembangunan Tol Pangkalan - Payakumbuh Segera Dimulai
"Telah selesai dilakukan pembayaran lebih kurang sepanjang 4,7 km, sisanya telah melewati tahapan dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi, pengumuman, penilaian oleh appraisal, musyawarah, pengumpulan berkas," jelas Syaiful.
Sekitar 600 bidang tanah sedang dinilai oleh KJPP dan sebanyak 526 bidang tanah sudah selesai musyawarah dan telah menyepakati nilai harga lahan.
Penilaian nilai ganti kerugian tanah dilakukan oleh appraisal sebagai konsultan independen penilaian tanah secara detail berdasarkan banyak faktor diantaranya, tanah yang berada di pinggir jalan lebih mahal daripada di pedalaman. Tanah matang dan tidak matang juga berbeda harganya, Tanah yang memiliki sertifikat lebih mahal dibandingkan tanah yang belum memiliki sertifikat.
"NJOP hanya sebagai salah satu item dalam penilaian yang paling menentukan adalah nilai pasar tanah," tuturnya.
Sesuai tahapan kemarin (5/3) Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin -Lubuak Alung - Padang (Sta 4 + 200 - 36 + 600) telah dilakukan pembayaran di Kantor Bupati Padang Pariaman, sebesar 36 milyar kepada 33 bidang dan 10 penggarap (sebelumnya) Total panjang ruas jalan yang dibebaskan dari 0 hingga 36 km secara luas sudah mencapai 20.4 persen. Namun jika dari seluruh tahapan proses pengadaan tanah, progres nya sudah mencapai 57 persen.
"InsyaAllah target kami penyelesain pembayaran pembebasan lahan bisa selesai sebelum sebelum lebaran (bulan Juni), karena ini merupakan momen yang tepat bagi masyarakat dengan kebutuhan yang tinggi," sebutnya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi
- Permudah Akses Perbankan untuk UMKM, Pemko Padang Bersinergi dengan CIMB Niaga
- Evaluasi untuk Adinata Syariah 2025, Gubernur Mahyeldi Targetkan Sumbar Kembali Raih Juara Umum
- OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot
- Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Inisiasi Pemprov dan Pertamaina Terkait Stabilisasi Stok BBM