Wako Padang Panjang Harapkan Musrenbang RKPD Mampu Merecovery Ekonomi Masyarakat

PADANG PANJANG, binews.id - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2021 dibuka secara resmi Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, di Hall Lantai III Balaikota, Selasa (6/4).
Fadly Amran dalam sambutannya menyampaikan, musrenbang adalah proses penganggaran yang partisipasif, tentunya juga menyediakan ruang bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada Pemerintah Daerah. Proses musrenbang sebelumnya telah dilalui mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.
Musrenbang RKPD Padang Panjang, katanya, dapat berkomitmen untuk menyeimbangkan prinsip pembangunan antara fisik dan non fisik. Kegiatan pembangunan yang mengarah pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
"Pembangunan yang mengarah pada penyediaan infrastruktur tersebut, guna untuk mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan. Tentu juga harus didukung dengan pembangunan bidang non fisik, terutama pembangunan sumber daya manusia (SDM), peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pengurangan masyarakat miskin," tutur Fadly.
Baca juga: Musrenbang RKPD, Wawako Maigus Nasir: Penting Sinergi dan Kolaborasi untuk Kemajuan
Hal tersebut sesuai dengan tema yang diangkat "Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas SDM untuk mewujudkan Padang Panjang Sejahtera". Dengan begitu, tambahnya, penyusunan RKPD tidak lepas dari keikutsertaan peran masyarakat.
"Semoga musrenbang ini berjalan dengan baik dan sukses sehingga mampu menghasilkan perencanaan yang partisipasif dan berkualitas," harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, MM mengutarakan, musrenbang tingkat kota merupakan wahana antara pihak yang langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan OPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipasif perencanaan pembangunan daerah.
Musrenbang RKPD membahas rancangan yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan dan sasaran pembangunan serta sinkronisasi dengan usulan masyarakat dari musrenbang yang telah dilakukan sebelumnya. (*)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Gelar Rapat Paripurna HJK ke-234 Kota Padang Panjang
- Pemko dan DPRD Padang Panjang Sepakat Sahkan APBD Tahun Anggaran 2025
- Perda Perubahan APBD 2024 Resmi di Sepakati DPRD dan Pemko
- Pj Wako Sonny Tegaskan ASN untuk Tegakkan Netralitas dalam Pilkada 2024
- Pj Wako Sonny Sampaikan Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD