Gubernur Minta OPD Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres RI dan Beberapa Menteri Ke Sumbar

PADANG, binews.id - Beberapa pekan lalu Sumatera Barat sudah dikunjungi oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua OJK Pusat, Menteri Perdagangan, Menteri BPN/Bappenas dan Menteri Pertanian lalu Menteri Kesehatan. Dari kunjungan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan tindak lanjut bersama, salah satunya kunjungan oleh Menteri BPN/Bappenas yaitu berkaitan dengan Fly Over Sitinjau Lauik menargetkan mulai tahun 2022 sampai 2024 pelaksanaan pembangunannya selesai.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat memimpin rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan Bupati/Walikota se Sumbar di Auditorium, Sabtu (17/4/2021).

Gubernur Sumbar mengingatkan di tahun 2021 ini memulai tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung agar segera bisa diselesaikan, sesuai rencana tahun 2022 sampai 2024 dengan konstruksi yang sumber pendanaannya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Dan tindak lanjut dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar segera menyiapkan surat Gubernur ke menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN, mudah-mudahan insyaAllah dengan dukungan kita semuanya pembangunan fly over sitinjau lauik bisa diselesaikan," pinta Mahyeldi.

Baca juga: Menuju Indonesia Emas 2045, Wapres Dorong Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan

Mahyeldi katakan ada beberapa hal yang tidak layaknya dari jalan sitinjau lauik dari aspek keselamatan dan mendukung kelancaran lalu lintas penumpang logistik.

"Kemarin sudah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak 7 kendaraan dan di setiap kejadian-kejadian langsung kita kirim ke kementerian BPN/Bappenas," ungkapnya.

Mahyeldi juga mengatakan mengenai stadion Sikabu di Padang Pariaman, semenjak tahun 2015 sudah memulai pembangunan, stadion Sport Center ini akan dipakai untuk piala dunia, maka perlu diprioritaskan pembangunannya. Anggaran pembangunan lanjutanya membutuhkan dana lebih kurang 1,3 triliun dari dukungan APBD Sumatera Barat dengan situasi dan kondisi pada saat ini tentu ada keterbatasan.

"Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembangunan ini melalui konsep SBSN, sehingga nanti konsekuensinya adalah pembangunan ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011. Yaitu melalui pembiayaan proyek yang diterbitkan oleh SBSN, sehingga pembiayaan dan pengelolaanya ditangani oleh pusat, untuk ini tentu perlu langkah-langkah kedepannya melalui Bappeda Provinsi Sumbar," ujarnya.

Baca juga: Road to WIES 2025: Langkah Awal Sumbar Menuju Pusat Wirausaha Islami Dunia

Selain itu, Mahyeldi juga menyebutkan dirinya bersama menteri juga sudah meninjau danau Maninjau. Dan berkaitan dengan itu danau Maninjau merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang perlu segera diselamatkan dan pulihkan kondisinya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews