KMP-Bank Nagari Sampaikan Pernyataan Sikap ke DPRD Sumbar Soal Konversi

Menyikapi itu, Koalisi Masyarakat Peduli-Bank Nagari (KMP- Bank Nagari) menyatakan sikap, pihaknya meminta dibatalkan keputusan RUPS- LB 30 November 2019, karena keputusan RUPS- LB tersebut cacat hukum.

"Hentikan dan jangan dilanjutkan pembahasan Ranperda perubahan anggaran dasar perusahaan Bank Nagari oleh DPRD Sumbar," ujar Marlis.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal menyatakan, pihaknya baru akan membahas Ranperda ketika 16 persyaratan yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terpenuhi, sesuai PP 54 Tahun 2017.

Baca juga: Bantuan untuk Korban Galodo Masih Terus Bertambah, Dana Tunai Mencapai 981 Juta Rupiah

Apanya yang mau dibahas kalau persyaratan OJK belum terpenuhi. Saat ini syarat-syarat secara administrasi dan yuridis belum lengkap," ujar politisi Partai Golkar ini, yang sudah lama menjadi anggota legislatif.

Lebih tegas lagi Wakil Ketua Komisi III Ali Tanjung, menyebut situasi permasalahan konversi Bank Nagari sudah tidak kondusif. "Ada upaya-upaya adu domba, dan ancaman demo segala," ujarnya.

"Kita tidak pernah menghambat- hambat konversi menjadi Bank Nagari Syariah. Tetapi ada kelompok yang ngotot. Untuk diketahui di Bank Nagari itu ada kredit macet sebesar Rp670 milyar. OJK mengatakan, apabila dikonversi menjadi Bank Nagari Syariah manajemen berhak mengoff-kan," ujar Ali Tanjung.

Dalam rombongan KMP-Bank Nagari ke DPRD Sumbar, terlihat juga Bachtul, Ardyan, Hasnul dan Isa Kurniawan.

Di samping ke DPRD Sumbar, KMP-Bank Nagari juga memberikan pernyataan sikap tersebut ke partai politik (parpol).

Disampaikan Marlis, KMP-Bank Nagari juga sudah menyerahkan pernyataan sikap ke Ketua DPW PPP Sumbar Hariadi, Ketua DPD Partai Golkar Sumbar yang juga Bupati Solok Selatan Khairunnas, dan Ketua DPW PAN Sumbar Indra Dt Rajo Lelo. (rel/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews