Anak Yatim Piatu Korban Covid-19 Jadi Tanggung Jawab Negara, Ketua DPD RI Beri Tanggapan
JABAR, binews -- Pemerintah memastikan anak yatim piatu yang orangtuanya meninggal karena Covid-19 akan menjadi tanggung jawab negara. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik hal tersebut.
Hanya saja, LaNyalla mengingatkan pemerintah memastikan seluruh kebutuhan anak-anak korban Covid ini terpenuhi.
"Tidak cukup jika negara hanya berfokus terhadap jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan saja. Jaminan sosial menyangkut kesejahteraan mereka juga harus diperhatikan. Jangan sampai urusan kesehatan dan pendidikan terpenuhi, tapi mereka harus pontang-panting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," kata LaNyalla, saat kunjungan kerja di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/8/2021).
Senator asal Jawa Timur ini juga menekankan perlunya pendampingan jangka panjang terhadap anak-anak tersebut, termasuk pendampingan psikososial. Menurutnya, hal ini diperlukan karena kehilangan orang tua akibat Covid pastinya meninggalkan trauma mendalam.
Baca juga: Prabowo Klaim Bela Buruh, Sebut Negara Ambil Alih Jika Pengusaha Menyerah
"Tentunya program trauma healing sangat dibutuhkan untuk anak-anak ini. Bukan hal yang mudah kehilangan dua orang tua dalam satu waktu. Luka berat kehilangan itu akan berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat program paling tepat untuk menanganinya," tuturnya.
LaNyalla pun menyoroti kevalidan data jumlah anak yatim piatu yang kehilangan orang tua akibat Covid. Kementerian Sosial mencatat saat ini kurang lebih 4 juta anak yatim di Indonesia, termasuk data dari Satgas Covid-19 yang menyebutkan ada 11.045 anak menjadi yatim, piatu, atau yatim-piatu akibat orang tua mereka meninggal karena sakit atau bencana alam.
"Jumlah anak yatim piatu khusus yang orangtuanya meninggal karena Covid masih belum jelas. Sudah betul pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah, yayasan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan instansi terkait untuk mengumpulkan data agar betul-betul akurat. Jangan ada satu pun anak yatim piatu korban Covid tidak terdata. Pemda melalui dinas sosial harus selalu meng-update dan mencurahkan perhatiannya terhadap hal ini," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.
Ditambahkannya, pemerintah harus ikut terlibat memperhatikan penempatan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya akibat Covid. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2020, pengasuh utama bagi anak yang orangtuanya meninggal dunia prioritasnya adalah keluarga sampai derajat ketiga, seperti kakek-nenek, atau paman-bibi mereka.
Baca juga: Upaya Selamatkan Aset Negara, KAI Divre II Sumbar Terima e-Sertipikat dari BPN Kabupaten Sijunjung
"Jika tidak dimungkinkan, penempatan anak memang bisa melalui orang tua asuh dan LKSA atau panti asuhan. Hanya saja untuk program orang tua asuh harus melalui prosedur yang benar agar tidak bermasalah di kemudian hari. Jadi negara harus sistematis untuk mengurus anak-anak korban Covid," tegas LaNyalla.
Penulis: Putri
Editor: Adrian Tuswandi
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Dorong Penguatan Koperasi Perempuan melalui INKOSSUMA: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh
- Nevi Zuairina Ajak Pemerintah Perkuat RUU Perkoperasian demi Ekonomi Rakyat yang Berdaya Saing
- Prof Djohermansyah Soroti Retret Ketua DPRD, Urgensi Pencegahan Korupsi Dipertanyakan
- Nevi Zuairina Dorong Penguatan Hilirisasi dan Ketahanan Industri Tambang Nasional di Tengah Tekanan Global
- Stok BBM 21--25 Hari Picu Kekhawatiran, Nevi Zuairina Minta Pemerintah Perjelas Informasi






