Ekonom Konstitusi Defiyan Cori Sebut Beberapa Masalah Kebijakan Ekonomi Sektor Energi

Ekonom Konstitusi,Defiyan Cori, menyebut beberapa permasalahan kebijakan ekonomi pembangunan sektor energi nasional. Dimana kondisi ini sangat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat nantinya.

"Permasalan kebijakan pembangunan sektor energi nasional, yaitu isu pangan, energi dan air (food energi and water), permasalahan defisit minyak dan gas bumi (migas) nasional, kebijakan BBM Satu Harga, dan penyediaan pasokan untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), kebijakan energi ramah lingkungan dan berkualitas," katanyasaat menjadi pembicara dalam webinar membangun komitmen pemerintah dalam mendukung energi yang berkualitas dan ramah lingkungan yang diselenggaran Pertamina Kamis (9/9/2021), kemarin.Sementara, lanjutnya, rumah tangga sistem kapitalisme yang ada saat ini memiliki ciri umum pemupukan modal secara individual melalui pengusaan sumber daya yang terbatas, untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan ciri khusus penguasan sumber daya oleh individu secara bebas, maksimal kepuasan melalui pasar dengan intervensi negara yang minimal atau tidak ada sama sekali (neoliberalisme ). Lanjutnya, merujuk pendekatan hukum sistem ekonomi kapitalisme Max Weber' 'pendekatan hukum rasional formal' dimana hukum dikatakan menunjunjang ekonomi pasar kalau bersubtansi hukum tersebut sesuai yang diinginkan di dalam ekonomi pasar sekaligus mampu mendatangkan efisiensi dan keadilan. "Adapun dasar hukum ekonomi konstitusi Pacasila dan pasal 33 UUD 1945 hubungan hukum konstitusi dengan per Undang- Undangan dan peraturan yang berlaku atas jalannya perekonomian negara adalah Law Binding Ordered. Politik ekononomi dan bisnis yang mengacu pada pasal 33 UUD 45 yang membahas tentang, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," ujarnya Sementara, cabang -- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengusai hajat hidup orang banyak dikusai oleh negara. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakayat. "Perekonomian nasional diselenggarakan bersadarkan demokrasi ekonomi," ujarnya. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews