IKIP untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Infornasi Publik pada Rakyat

YOGYAKARTA, binews.id -- Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dilaunching Komisi Informasi Pusat secara hybrid di Novotel Suite Yogyakarta. Menurut Komisioner Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi launching IKIP harus diapresiasi dan mesti diviralkan.
"Komisi Informasi Pusat di tahun akhir periode jabatan mampu melahirkan indeks yang hari ini dilaunching di Yogjakarta. IKIP dan Indeks Demekrasi dan Indeks Korupsi bisa bersinergis satu sama lain, tidak terbuka pasti tak demokratis dan sangat rentan koruptif," ujar Adrian di sela-sela launching IKIP, Senin (1/11-2021).
Gubernur DIY diwakili Staf Ahli Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan, setiap orang berhak berkomuikasi dan memperoleh, mencari memiliki dan menyinpan informasi dengan semua perangkat komunikasi dan informasi.
"Itu ditegaskan di UUD 1945 Amandemen kedua, sehingga keterbukaan informasi publik adalah hak konstitusi setiap warga negara," ujar Henny.
Baca juga: Ketua KI Sumbar Wakili KI se Indonesia Tandatangani Buku IKIP 2023
Ketua KI Pusat Gede Narayana menegaskan IKIP adalah kerja besar Komisi Informasi Pusat. "Sejak 2009-2020 selalu berdinamika terkait peran komisi informasi, hasilnya lahirnya gagasan IKIP, Terima kasih kepada Tuhan YME, 202i IKIP dilanuching sebagai karya kolaborasi seluruh stakhokder pusat dan daerah untuk bangsa dan negara," ujar Gede Narayana.
IKIP ini memuat satu potret data tenyng keterbukaan informasi publik se-Indonesia dan menjadi rekomendasi pemerintah untuk menjadikan IKIP sebagai pijakan menyusun kebijakan pembanguan dan menjadikan IKIP sebagai kampanye global Presiden Jokowi di forum dunia.
"Terakhir adanya IKIP menjadikan masyarakat melek dengan ketebukaan informasi publik di seluruh Indonesia dan menjadikan IKIP pengayaan publik terhadap pemenuhan hak untuk tahu nasional," ujar Gede.
Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia belum maju sejak 2008 UU KIP hadir. "Faktanya indeks keterbukaan informasi publik nasional berada dinilai sedang, padahal IKIP ornamen penting mencerdaska bangsa. " Ayoo bersinergi kita semua untuk memperkencang IKIP di negara tercinta ini," ujar Gede.
Baca juga: Masuk Nominasi BUKA Award, Khairunas: Katakan Dimana Kurangnya PPID Utama Kami, Akan Kami Perbaiki
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kecelakaan Tunggal, Pimpinan PT NWR Sampaikan Duka Cita Atas Wafatnya 15 Karyawan PT ERB
- Ikuti Retreat, Wako Fadly Amran: Momentum Saling Mengenal
- Gubernur dan Wagub Sumbar Terpilih Kompak Berpakaian Putih Saat Mengikuti Gladi Kotor di Monas
- Ketahanan Pangan di Bantul: Kapolri Dorong Swasembada Jagung Nasional
- PT Semen Padang dan KSOP Kelas I Dumai Jalin Kerjasama Terkait Terminal Khusus