Pemprov Sumbar Perluas Pasar UMKM Melalui e-Katalog

Setidaknya tersedia alokasi belanja langsung Pemprov Sumbar yang bisa diakses oleh UMKM melalui mekanisme marketplace sebesar lebih dari Rp500 milyar, dan ini belum termasuk anggaran kabupaten/kota se Sumbar.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumbar Doni Rahmat Samulo mengatakan, Pemprov Sumbar telah memulai upaya sebagaimana yang dilakukan oleh Jawa Timur. Namun saat ini ada beberapa kendala yang perlu untuk dibenahi seperti bagaimana pola mengajak UMKM untuk bisa segera bertransformasi menjadi UMKM Go Digital dan aktif menghubungi Biro PBJ.
Kemudian masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam hal administrasi keuangan. "Jangan sampai niat baik untuk mensukseskan program digitalisasi nasional, namun bermasalah dalam hal dokumen akuntabilitas," katanya.
Saat ini jumlah UMKM yang potensial untuk digandeng sebagai toko daring sekitar 14.000 unit dan Dinas Koperasi UMKM siap untuk membantu biro PBJ dalam hal menyiapkan UMKM Go Digital.
Ditambahkannya, hasil kunjungan ke Provinsi Jawa Timur diketahui setelah melaksanakan mekanisme belanja daring melalui platform Mbizmarket daerah itu mencatat transaksi yang dilakukan mencapai lebih dari Rp26 milyar dalam kurun waktu kurang dari setahun, dan komoditi yang paling dominan adalah makan minum rapat, catering dan ATK. Pemprov Jatim terus mengembangkan pola ini dengan lebih melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang ada di sana. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi
- Permudah Akses Perbankan untuk UMKM, Pemko Padang Bersinergi dengan CIMB Niaga
- Evaluasi untuk Adinata Syariah 2025, Gubernur Mahyeldi Targetkan Sumbar Kembali Raih Juara Umum
- OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot
- Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Inisiasi Pemprov dan Pertamaina Terkait Stabilisasi Stok BBM