Resistensi Antimikroba Ancaman Kesehatan Paling Mendesak, Ini Kata Kemenkes

Dr N. Paranietharan yang juga perwakilan WHO untuk Indonesia menuturkan bahwa resistansi antimikroba adalah salah satu ancaman kesehatan masyarakat yang paling mendesak dan membutuhkan aksi yang dilaksanakan dengan segera. Respons berbasis One Health yang berkelanjutan dan mendorong keterlibatan semua sektor manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan - sangatlah penting untuk mengatasi ancaman ini.
Berbeda dengan pandemi COVID-19, AMR bukanlah krisis yang tidak terduga dan kita sudah tahu bagaimana cara mencegahnya. Kita harus meningkatkan pencegahan dan pengendalian infeksi dan WASH (air, sanitasi, dan higiene).
''Kita harus mempromosikan penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab. Kita harus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk surveilans. Dan kita harus memperkuat koordinasi lintas sektor maupun kerangka regulasi,'' ujar Perwakilan WHO untuk Indonesia.
Hal tersebut menjadikan resistensi antimikroba adalah ancaman serius global. WHO, FAO (Food and Agriculture Organization), OIE (World Organization for Animal Health) bersama dengan negara-negara lain sudah menyusun rencana aksi global tahun 2015 yang lalu dengan pendekatan multi sektor atau pendekatan One Health. Di dalamnya ada lima strategi utama bagaimana negara-negara dapat melakukan pengendalian AMR dan memitigasi dampaknya, yakni Peningkatan Kesadaran terhadap AMR, Surveilans, Pencegahan Infeksi, Penatagunaan Antimikroba, serta Riset dan Pengembangan.
Sementara itu, Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau FAO senantiasa mendukung Pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuannya dalam mengendalikan AMR, sebagaimana tertuang dalam rencana aksi nasional.
''Kami berharap dapat bekerja sama dengan anda semua untuk mempromosikan penggunaan antimikroba yang bijak dan bertanggung jawab dalam sistem pertanian pangan, melalui kebijakan dan edukasi publik yang efektif,'' kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan UNP Laksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kepulauan Riau
- Hj. Nevi Zuairina Minta Ada Transformasi Kesehatan dan Pariwisata di KEK Sanur
- PP IPPNU X Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama Gelar Peer Educator Cegah Stunting
- Gubernur Mahyeldi, Direktur dan Rektor UNP Temui Wapres Usulkan Pengembangan RSAM Bukittinggi
- Bio Farma Ajak Perempuan di Kalimantan Tengah Cegah Kanker Serviks
Progul Dokter Warga Mulai Layani Masyarakat Kota Padang
Kesehatan - 24 Februari 2025
Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up
Kesehatan - 19 Februari 2025
Mahyeldi Jalani Medical Check-Up di RS Unand Jelang Pelantikan
Kesehatan - 14 Februari 2025
KAI Divre II Sumbar Gelar Pengobatan Gratis terhadap 228 Pensiunan
Kesehatan - 10 Februari 2025