Wapres Tekankan Agar Program KNEKS Berbuah Nyata

Sedangkan menyangkut transformasi pengelolaan dana sosial syariah, khususnya setelah Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), Wapres meminta pencanangan transformasi wakaf menjadi wakaf produktif terus digaungkan.

Hal penting lain yang menjadi perhatian Wapres adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, ia sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES), sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik.

"Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah," tegasnya.

Baca juga: Kado Istimewa di Akhir Tahun, Semen Padang Raih PROPER Emas

Terakhir, mengenai rencana KNEKS yang akan menyelenggarakan Rapat Pleno perdana, Wapres menyambut baik dan berharap Rapat Pleno dapat diagendakan secara rutin, sebagaimana amanat Perpres 28/2020, setidaknya satu kali dalam enam bulan.

"Rapat Pleno Pertama KNEKS nanti saya harapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga Anggota KNEKS. Seluruh anggota agar mendapatkan informasi yang akan mendukung penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian program kerja KNEKS, maupun penyelesaian masalah/kendala yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing," harapnya.

Menanggapi arahan Wapres, Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani melaporkan, proses kodifikasi produk halal di Dirjen Bea dan Cukai serta Kawasan Industri Halal telah diintegrasikan, sehingga tidak tumpang tindih.

"Kita juga perlu untuk terus meningkatkan nilai tambah dari ekspor yang mencantumkan sertifikat halal, dengan demikian dia [pelaku usaha] bisa memberikan assurance terutama untuk destinasi marketnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kajian mengenai pemberian insentif fiskal dan non fiskal terhadap industri produk halal saat ini pun terus dilakukan, termasuk penerapan tarif nol rupiah untuk sertifikasi produk halal bagi UMKM.

"Penerapan tarif nol rupiah perlu untuk segera dilaksanakan dan juga dilihat evaluasinya seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangannya," ungkap Sri Mulyani.

Sementara, Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo menambahkan bahwa capaian di sektor produksi produk halal salah satunya adalah telah beroperasinya industri kecil di Kawasan-Kawasan Industri Halal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, yakni Modern Cikande Industrial Estate di Serang Banten, Safe n Lock Halal Industrial Park Sidoarjo di Jawa Timur, serta Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Penulis: Imel
Editor: BiNews