Menkeu: Peningkatan Produksi-Konsumsi Bekal untuk Pulih di 2022

JAKARTA, binews.id -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kasus COVID-19 yang terkendali menjadi faktor kunci untuk menjalankan kegiatan ekonomi, dengan tetap mengedepankan disiplin protokol kesehatan dan kewaspadaan terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022, di Kantor Presiden, Senin (29/11/2021) siang.

"Aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi," ujar Menkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan, kemampuan untuk mengendalikan pandemi memicu pulihnya Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), bahkan mendekati sebelum terjadinya pandemi. Begitu juga denganPurchasing Managers' Index (PMI), yang mengalami kenaikan. Indikator lain yang mengalami pertumbuhan yang cukup kuat di antaranya ekspor, impor, dan konsumsi listrik.

Baca juga: Azizah Rosiade Salurkan Bantuan untuk Pemulihan TK Al-Witri Pascabanjir Bandang di Padang

"Outlookkita tahun 2021 untuk pertumbuhan (ekonomi) masih di 3,5 -- 4 persen dari PDB, yang didukung oleh sisi permintaan maupun sisi produksi terutama untuk investasi, konsumsi, ekspor untuk sisi permintaan dan sisi produksi terutama dari sisi manufaktur, perdagangan, dan bahkan sektor pertambangan," ujarnya.

Di sisi lain, stabilitas di pasar keuangan saat ini juga sangat kondusif, yang terlihat dari kepercayaan terhadap surat berharga negara (SBN) yang cukup kuat. Indeks Harga Saham juga mengalami peningkatan, begitu juga dengan nilai kurs yang cukup stabil sehingga memberikan kepercayaan terhadap sisi keuangan.

Meski demikian, Menkeu mengingatkan adanya peningkatan inflasi yang perlu diwaspadai termasuk dampak kebijakan-kebijakan yang diambil negara maju terhadap perekonomian Indonesia.

"Kenaikan inflasi ini tentu akan menimbulkan dampak dari sisi kebijakan moneter terutama di negara maju, seperti yang sering disampaikan yaitu terjadinyatapering,"ujarnya.

Baca juga: Pemkab Solok Gelar Sosialisasi Antikorupsi PPDB untuk Kepala Sekolah dan Komite

Lebih lanjut Sri Mulyani menegaskan bahwa selama ini APBN telah digunakan sebagai instrumen untuk melakukancounter cyclicalsecara terukur.

Penulis: Imel
Editor: BiNews