FGD FJKIP : Harmonisasi Bagian dari Transparansi

SERANG BATEN, binews.id -- Komisi Informasi Provinsi Banten melaksanakan Focus Grup Diskusi (FGD) Evaluasi dan Harmonisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Banten Rabu (8/11/2021).

Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Arif Yumardi, hadir dalam acara FGD tersebut. Ketua KI Banten, Hilman, M.Si memaparkan evaluasi kerja KI Banten pada tahun 2021 dan menyampaikan pola harmonisasi dengan stake holder untuk membangun keterbukaan informasi di Provinsi Banten.

"Register Sengketa Informasi kita pada tahun 2021 ini saja sebanyak 105 sengketa, dan pada tahun 2020 karena pandemi masih berjalan sampai tahun ini sebanyak 110 jadi total 215 sengketa," papar Hilman.

Penyelesaian Sengketa informasi yang begitu banyak dihandle oleh tiga Asisten Ahli bidang hukum dan tiga panitera pengganti serta pembagian majelis komisioner yang merata.

Baca juga: Sekretariat DPRD Sumbar Ikuti Monev 2025, Tegaskan Komitmen pada Keterbukaan Informasi Publik

"Harmonisasi dengan stake holder merupakan bentuk transparansi yang kita bangun sehingga berdampak kepada pola anggaran yang berpihak kepada kita" tambah Hilman

Wakil Ketua KI Sumbar mengapresiasi kerja luar biasa KI Banten dan juga menyampaikan prestasi KI Sumbar, salah satunya elaborasi dengan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP).

"FJKIP sangat memasifkan kerja kerja KI Sumbar, sehingga masyarakat paham akan keberadaan KI Sumbar, dan Badan Publik sangat terbantu dalam mensosialisasikan DIP-nya," tutur Arif.

FGD ini sangat memberi masukan kepada kedua KI untuk.memaksimalkan kerja kerja keterbukaan informasi tahun depan. (*/bi)

Baca juga: Ikuti Tahapan Monev 2025, Bukti Komitmen Sekretariat DPRD Sumbar pada Keterbukaan Informasi Publik

Penulis: Imel
Editor: BiNews